Banda Aceh – Dalam rangka mengendalikan inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh dan TPID Provinsi Aceh menyepakati berbagai langkah penanganan yang terintegrasi dan terpadu, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
Kesepakatan dimaksud merupakan hasil rapat koordinasi antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh, Selasa, 4 Oktober 2022, di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh.
Untuk jangka pendek, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq telah menginstruksikan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan agar segera menggelar pasar murah.
Kegiatan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang perayaan maulid Nabi, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
Seiring sejalan, Pemerintah Aceh melalui Disperindag Aceh juga akan operasi pasar sampai dengan akhir tahun nanti, khususnya untuk komoditas beras. Kuotanya mencapai tiga ton per kota/kabupaten per hari.
Kegiatan ini akan dilaksanakan di lima kota/kabupaten, yaitu kota Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Barat.
Menanggapi intruksi Pj Wali Kota, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Banda Aceh M Nurdin, menyatakan siap untuk menggelar pasar murah.
“Insya Allah pasar murah akan kita gelar pekan depan, dan saat ini kami sedang melakukan proses persiapan,“ katanya.
Terkait dengan harga dan stok bahan pokok di Banda Aceh, Pj Wali Kota bersama TPID pun telah melakukan sidak ke Pasar Al Mahirah dan Pasar Peuniti pada 1 Oktober 2022 lalu.
“Untuk harga bahan pokok relatif stabil, bahkan beberapa harga komoditi seperti bawang dan cabai sudah mulai turun,” ujar Nurdin.
Sedangkan untuk harga komoditi beras medium masih tinggi atau di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
“Namun untuk beras premium harganya masih di bawah HET yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya lagi.
“Jika terdapat kenaikan harga yang signifikan, Pemko bersama TPID Kota Banda Aceh sudah siap melakukan intervensi pasar,” kata Nurdin usai mengikuti rakor pengendalian inflasi di kantor BI.
Selain itu, guna mengantisipasi penimbunan dan pengawasan harga, pihaknya juga melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Satgas Pangan Polresta Banda Aceh.
“Kami turun ke lapangan secara rutin untuk melakukan pengawasan stok dan harga, serta memastikan rantai distribusi khususnya angkutan pengangkut bahan pokok tidak terkendala.”
Diskopukmdag juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I untuk menelusuri jika terjadi lonjakan harga tinggi pada kebutuhan pokok.
“KPPU akan menulusuri kemungkinan terjadinya kartel atau monopoli harga bahan pokok bersama Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh,” ujarnya.
Dengan serangkaian upaya tersebut, ia pun membantah tudingan sejumlah pihak di media massa yang menyatakan Pj Wali Kota Banda Aceh lalai dalam hal pengendalian inflasi.
“Jika kita lihat data BPS, inflasi Aceh berasal dari tiga kota yaitu Banda Aceh dengan bobot 58,16 persen, Lhokseumawe 28,61 persen, dan Meulaboh (Aceh Barat) dengan andil 13,21 persen.”
Inflasi Aceh sendiri pada September 2022 tercatat sebesar 0,77 persen (mtm) yang utamanya didorong oleh kenaikan harga BBM, “Untuk itu, penanganan dan pengendalian inflasi di Kota Banda Aceh harus ditangani secara terpadu dengan Pemerintah Aceh,” katanya.
“Semua tahapan pengendalian inflasi, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang kita bahas dan putuskan bersama dengan Pemerintah Aceh dan Tim Pengendali Inflasi Daerah yang juga melibatkan Bank Indonesia, Kanwil Kementerian Keuangan Aceh, beserta instansi terkait lainnya,” demikian M Nurdin. (IA)
