Banda Aceh — Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh membantah jika dituduh tak serius dan lalai dalam mengendalikan inflasi yang saat ini kembali melonjak pasca kenaikan harga BBM.
Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh terus berupaya melakukan penanganan dan pencegahan inflasi untuk jangka pendek dan jangka panjang.
Sektretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banda Aceh Irwan SE MSi.Ak mengatakan, TPID Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq langsung bergerak cepat melakukan penanganan inflasi yaitu dengan melakukan survei harga dan ketersediaan bahan pokok di beberapa pasar di Kota Banda Aceh.
“Pada tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu kita sudah melakukan survei ke pasar-pasar yang ada di Kota Banda Aceh yang langsung dipimpin oleh Pj Wali Kota untuk melihat harga beberapa bahan pokok,” kata Irwan, Rabu (5/10/2022).
Kata Irwan, Pemko Banda Aceh juga menganggarkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2,01% atau Rp 3,1 miliar untuk pengendalian inflasi dan dipadu dengan dana dari Pemerintah Aceh untuk pengendalian inflasi di tiga kabupaten/kota.
Tidak hanya itu, untuk mengendalikan inflasi Pemerintah Kota Banda Aceh harus dilakukan bersama-sama karena itu Pemko juga bersinergi dengan Pemerintah Aceh dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi TPID Aceh dan TPID Kota Banda Aceh yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Aceh.
“TPID Kota Banda Aceh juga sudah duduk membahas pengendalian inflasi bersama dengan TPID Aceh yang difasilitasi oleh Bank Indonesia pada hari Selasa (4/10) kemarin,” katanya.
Dari hasil koordinasi tersebut, Irwan menjelaskan ada beberapa keputusan penanganan yang dihasilkan untuk jangka pendek dan penanganan jangka panjang.
“Untuk penanganan jangka panjang, kita berusaha meminta pemerintah provinsi berupaya untuk distributor di Pasar Lambaro langsung melakukan bongkar muat di Pasar Al Mahirah sehingga tidak ada lagi biaya transportasi di situ sehingga harga yang di Pasar Lambaro sama dengan di Pasar Lamdingin.
Kita juga membahas mengenai produksi beras yang lebih tinggi dari konsumsi beras di Aceh seharusnya harga bisa terkendali artinya beras mengalir ke luar Aceh, ini membutuhkan kerja sama yang sinergi dengan Pemerintah Aceh agar dapat memprioritas ketercukupan pangan di Aceh terlebih dahulu,” jelas Irwan.
Juga, untuk pengendalian inflasi ini Pemerintah Aceh telah menyediakan cold storage untuk penyimpanan sebagai buffer stock sayuran sehingga jika suatu saat tidak ada produksi akan diambil yang di cold storage tersebut.
Sementara itu, kata Irwan untuk jangka pendek Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan menyelenggarakan pasar murah untuk meringankan beban masyarakat menjelang perayaan maulid nabi, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
“Insya Allah pasar murah akan digelar pekan depan dan saat ini Diskopukmdag sedang melakukan proses persiapan,“ tutupnya. (IA)
