BANDA ACEH — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) optimis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Aceh dapat terserap maksimal.
Khusus untuk Aceh, BSI memiliki kuota KUR sebesar Rp 2,4 triliun dan saat ini sudah terserap Rp 2,1 triliun sehingga sisa penyaluran KUR di Aceh tinggal Rp 300 miliar.
Direktur Retail BSI Ngatari mengatakan dirinya optimis sisa kuota KUR untuk Aceh dapat terserap habis hingga akhir tahun ini, untuk usaha UMKM yang menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi di Aceh.
Karena salah satu program Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan pada UMKM adalah melalui KUR.
Menurut Ngatari, di tahun 2022 BSI memiliki kuota KUR secara nasional sebesar Rp 12,5 triliun dan sudah terserap Rp 9,5 triliun dan tersisa Rp 3 triliun.
“Khusus Aceh menjadi prioritas BSI. Kami optimis sisa alokasi KUR tersebut dapat terserap secara optimum dan dapat dipergunakan untuk mengembangkan serta meningkatkan skala UMKM di Aceh, agar menjadi menjadi penopang kebangkitan ekonomi,” kata Ngatari dalam acara Program Penguatan UMKM di Serambi Mekkah bersama Kemenkeu I dan Bank Syariah Indonesia di Gedung Keuangan, DJPB Aceh, Selasa (18/10)
Pada tahun 2021, kata Ngatari, BSI Regional Aceh berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 1,61 triliun. Jumlah itu melebihi target yang ditentukan BSI Pusat sebesar Rp 1,4 triliun.
Untuk 2022 ini BSI mendapat tambahan kuota dari pemerintah untuk penyaluran KUR di Aceh. Penerima KUR BSI di Aceh dari awal tahun ini hingga Juni 2022 sebanyak 20.531 orang.
Sedangkan secara nasional dana KUR yang disalurkan BSI sebesar Rp 6,340 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 59.034 orang.
Ngatari juga menyebut bila program Talenta Wirausaha Muda yang mulai berjalan di tahun ini mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.
Bahkan salah satu peserta asal Aceh mampu menjadi juara 2. Ke depannya, Ngatari melanjutkan, BSI akan membuat program serupa khusus untuk Aceh saja, gunanya untuk menjaring potensi-potensi UMKM yang ada guna mendapatkan pendampingan dan pembiayaan langsung dari BSI.
“Khusus untuk Aceh agar dilakukan tersendiri khusus (Talenta Wirausaha Muda) Aceh, untuk menjaring calon pengusaha UMKM dan pengusaha yang sudah jalan 1 sampai 2 tahun maupun yang lebih dari 2 tahun itu kita lombakan dengan hadiah yang cukup menarik dan yang lolos kita kasih juga pembiayaan KUR,” tutur Ngatari.
Sementara Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Syafriadi mengatakan pihaknya saat ini memiliki program bernama UMKM Finance Empowerment.
Konsepnya adalah mengajak UMKM untuk lebih kuat dari sisi pembiayaannya dengan KUR, UMI (Ultra Mikro), dan SSRG (Skema Subsidi Resi Gudang).
Dia meminta BSI agar bisa terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari UMKM Center khususnya di Aceh melalui Program UMKM Finance Empowerment ini.
“Kita saling support satu sama lain. Karena tidak ada hal-hal besar yang bisa kita lakukan, apabila kita berjalan sendiri-sendiri. Alhamdulillah di Aceh kita sudah koordinasi dengan BSI, karena hanya bank syariah yang beropersi di Aceh.”
Syafriadi mengatakan pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu akan mengoptimalkan beberapa mitra sehingga dapat bergerak bersama-sama, dimulai yang pertama dari Aceh hingga ke Papua.
“Kita memberikan kontribusi untuk memperkuat UMKM yang ada di Indonesia,” pungkasnya. (IA)
