Banda Aceh — Menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia–Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI–LBH) Banda Aceh bersama dengan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) telah menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Komisi Informasi Aceh pada 24 Oktober 2022.
Dalam surat tersebut, ada 2 orang Komisioner KIA yang dilaporkan. Masing-masing atas nama Muslim Khadri selaku Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, dan Muhammad Hamzah sebagai Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi.
Kedua Komisioner KIA itu diduga memiliki keanggotaan dan/atau jabatan pada Badan Publik, serta tidak melaksanakan pekerjaannya sebagai Komisioner KIA secara penuh waktu sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Terlebih lagi, pada saat mendaftar sebagai calon Komisioner KIA, seluruh Komisioner telah membuat pernyataan untuk bersedia bekerja penuh waktu.
Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh Muhmmad Qodrat SH MH didampingi Koordinator MaTA Alfian menyampaikan, adanya Komisioner KIA yang memiliki keanggotaan dan/atau jabatan dalam Badan Publik juga dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan, sehingga akan memengaruhi kinerja dan independensinya dalam memutus sengketa informasi publik.
“Selain melanggar ketentuan dalam UU KIP, tindakan kedua orang Komisioner KIA itu secara mutatis mutandis juga diduga melanggar prinsip pedoman perilaku anggota Komisi Informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi (Perki Nomor 3 Tahun 2016),” ujar Muhammad Qodrat dalam keterangannya, Rabu (26/10).
Khususnya prinsip profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perki Nomor 8 Tahun 2016, yang mewajibkan setiap anggota Komisi Informasi untuk mengutamakan tugas yang diamanatkan oleh UU KIP, serta senantiasa mengupayakan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.
“Laporan pelanggaran kode etik yang kami sampaikan kepada KIA juga kami tembuskan kepada Komisi Informasi Pusat dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar dapat menjadi perhatian bersama, sekaligus sebagai bahan evaluasi supaya kasus serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.
Kami berharap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang kami sampaikan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Ketua dan Majelis Etik KIA secara akuntabel dan transparan,” terangnya.
Muhammad Qodrat juga berharap Komisi Informasi Pusat dan Komisi I DPRA dapat mengawal kasus ini sehingga apapun keputusan Majelis Etik KIA nantinya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. (IA)
