BANDA ACEH — Himpunan Kimia Indonesia (HKI) mendeklarasikan secara virtual pembentukan Himpunan Kimia Indonesia (HKI) Wilayah Sumatera pada Jum’at, 28 Oktober 2022.
Pendeklarasian himpunan organisasi profesi bagi para penggiat bidang kimia ini dilakukan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, oleh delapan Ketua HKI Cabang se-Sumatera, yang mencakup Cabang Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel dan Babel, serta Lampung.
Ketua HKI Cabang Jambi Prof. Sutrisno, yang sekaligus merupakan Rektor Universitas Jambi menyebutkan, acara ini dilaksanakan tepat di Hari Sumpah Pemuda dengan harapan bahwa semangat Sumpah Pemuda dapat mempersatukan HKI-HKI cabang dalam berkonstribusi secara lebih signifikan kepada bangsa dan negara, khususnya di Sumatera, melalui pengembangan dan penerapan Iptek Kimia.
Salah satu inisiator pembentukan HKI Wilayah Sumatera Muhamad A Martoprawiro PhD yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat HKI periode 2009-2018, menggarisbawahi bahwa komunitas kimiawan di Sumatera perlu menerapkan hasil-hasil penelitian dan studi kebijakan untuk memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam Sumatera.
“Penerapan yang efektif baru bisa dilakukan jika semua pihak saling bekerja sama secara beririsan, dan untuk bekerja sama itu diperlukan basis data yang baik,” imbuhnya.
Pendeklarasian ini dihadiri puluhan penggiat bidang kimia dari berbagai profesi. Kegiatan turut dihadiri Pengurus Pusat HKI Prof Hamzah Fansuri dan Prof Muhammad Nurdin.
Kedua pimpinan tertinggi HKI ini secara senada mengharapkan HKI Wilayah Sumatera dapat membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, industri dan asosiasi keilmuan lain secara lebih luas untuk mendorong pemanfaatan hasil kajian.
Prof Hamzah menyampaikan di masa kini, kita perlu menguatkan kolaborasi daripada kompetesi. Prof Nurdin menyampaikan, lewat pemetaan yang baik, HKI Wilayah Sumatera perlu memiliki target sumbangan yang kuat pada Indonesia di tahun 2045.
Para kimiawan di universitas, pusat-pusat penelitian, dan lembaga-lembaga, juga diharapkan untuk terlibat dalam penelitian kebijakan bersama Balitbangda, yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam perencanaan program-program pemerintah daerah. (IA)
