BANDA ACEH – Pernyataan Ketua DPW Partai NasDem Aceh Teuku Taufiqulhadi yang mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan kembali hadirnya Bank konvensional di Aceh, disesalkan sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman atau Haji Uma.
“Kehadiran perbankan syariah di Aceh sebagai konsekuensi dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah rahmat Allah bagi masyarakat Aceh dan juga bentuk kekhususan Aceh. Semua kita harus menjaganya karena menyangkut martabat Aceh,” ujar Haji Uma dalam keterangannya kepada media, Sabtu (29/10/2022).
Haji Uma menambahkan, masyarakat Aceh mestinya bangga dengan konsep perbankan syariah di Aceh, karena secara nasional Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang fokus membangun arah strategis perekonomian syariah, Aceh sudah menjalankan konsep perbankan syariah.
Artinya, Pemerintah pusat sendiri melihat potensi besar dari konsep ekonomi syariah, tidak saja sebagai negara dengan mayoritas muslim, namun juga pertimbangan kecenderungan ekonomi global saat ini.
Namun, sebagai daerah pertama di Indonesia yang memberlakukan konsep perbankan syariah, tentu saja banyak hal yang harus diperkuat dan disempurnakan dalam proses berjalan.
“Aceh mestinya bangga, ketika nasional sedang fokus untuk pengembangan konsep ekonomi syariah, kita sudah menjalankan perbankan syariah total. Namun tentu saja perlu perbaikan dan penguatan dalam proses berjalan agar maksimal kedepan.
Peran kita ikut memberi masukan untuk penguatan, bukan malah mereduksi keistimewaan yang telah kita miliki,” kata Haji Uma.
Anggota Komite IV DPD RI ini juga mengatakan, tidak ada kaitannya kemiskinan, angka stunting dan inflasi dengan ketiadaan bank konvensional di Aceh.
Saat ini Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh juga menjalankan peran yang selama ini dilakukan oleh bank konvensional dalam memajukan ekonomi rakyat du Aceh.
Misalnya, BSI sejak Januari hingga September 2022 telah menyalurkan pembiayaan KUR dengan nilai lebih dari Rp 2,1 triliun dari target 2,4 triliun.
“Jadi tidak ada relevansinya kemiskinan, stunting dan inflasi dengan penerapan Qanun LKS di Aceh. Transisi peran bank konvensional dijalankan oleh perbankan syariah, termasuk memajukan ekonomi rakyat. BSI misalnya, hingga September 2022 telah menyalurkan Rp 2,1 triliun dana KUR dari target 2,4 triliun,” ungkap Haji Uma.
Haji Uma berharap semua elemen masyarakat Aceh perlu saling bersinergi dan berkontribusi untuk memperkuat penerapan perbankan syariah di Aceh sesuai dengan tugas dan peran yang dimiliki. Karena ini menyangkut dengan kekhususan dan martabat Aceh. (IA)
