KAZAN – Dalam kunjungannya memenuhi undangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Federasi Rusia selama beberapa hari ini, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar turut melakukan pertemuan dengan Ivan Gushin Nikolayevich, Chairman of the Committee for the Protection of Cultural Heritage Sites of The Republic of Tatarstan atau Ketua Komite Perlindungan Situs Warisan Budaya Republik Tatarstan
Tatarstan dengan ibu kotanya Kazan, merupakan salah satu negara bagian dari Federasi Rusia.
Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun turut mendampingi langsung selama kunjungan di Rusia. Selain Kabag Humas dan Kerja Sama, Wali Nanggroe turut didampingi Ketua Umum Partai AcehvMuzakir Manaf atau Mualem, Staf Khusus Wali Nanggroe Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak dan Dr M Raviq.
“Upaya kerja sama dalam hal perlindungan heritage dengan Tatarstan dilakukan karena negara bagian Rusia mayoritas penduduknya umat muslim tersebut memiliki banyak heritage, atau peninggalan sejarah dan budaya, yang masuk dalam daftar situs warisan Unesco,” kata M Nasir, dalam keterangannya, Ahad 30 Oktober 2022.
Unesco merupakan organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di awal pertemuan, kepada Ivan, Wali Nanggroe sedikit mengulas sejarah Aceh, mulai masa kedatangan Portugis, Belanda, Jepang, konflik bersenjata dengan Pemerintah Republik Indonesia, hingga bencana tsunami tahun 2004, dan status Aceh sebagai daerah khusus dalam Negara Republik Indonesia.
“Dari yang saya perhatikan, historis Islam di Aceh sama umurnya dengan Republik Tatarstan,” kata Wali Nanggroe.
Dengan sejarahnya panjang, dan kenekaragaman budaya, Aceh sebenarnya memiliki banyak warisan sejarah dan kebudayaan. Namun, karena perang dan bencana tsunami, banyak dari warisan tersebut hancur atau hilang.
“Tatarstan sangat baik dalam menjaga heritage, kami ingin mempelajari bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di sini,” kata Wali Nanggroe.
Kepada Ivan, Wali Nanggroe mengakui, di Aceh masih sangat kurang tenaga ahli dalam bidang perlindungan maupun restorasi heritage.
Oleh karena, ia menyampaikan keinginan untuk mengirimkan pelajar ke Tatarstan atau mengundang para ahli untuk datang ke Aceh.
Menanggapi penyataan Wali Nanggroe, Ivan mengatakan di tahun 2021, Tatarstan memperingati 1.100 tahun datangnya Islam.
Di Tatarstan, sebut Ivan, ada lebih dari 5.000 objek heritage dan 3.000 di antaranya merupakan heritage arkeologi.
Untuk melindungi dan merestorasi heritage yang ada, Pemerintah Tatarstan membentuk sebuah komite. Selain itu, Tatarstan juga memiliki Institute Arkeologi yang memiliki sekitar 60 ahli di bidang masing-masing.
“Sama seperti di Aceh, kita juga memiliki masa-masa sulit, yaitu pada saat Soviet Union dan perang dunia kedua. Kita kehilangan banyak sekali heritage bersejarah,” cerita Ivan.
Untuk merestorasi situs-situs sejarah yang hancur, Pemerintah Tatarstan memberlakukan aturan ketat. Hanya perusahaan yang telah memiliki lisensi boleh melakukan kegiatan restorasi. “Sangat sulit untuk mendapatkan lisensi tersebut,” tegas Ivan.
Pemerintah Tatarstan telah banyak melakukan restorasi situs-situs bersejarah, seperti masjid, dan katedral. Ivan mengakui proyek restorasi bukan pekerjaan mudah, karena itu dibutuhkan banyak ahli dalam upaya tersebut.
“Karena itu kita punya sekolah khusus restorasi. Hanya ada sekitar 15 perusahaan yang memiliki lisensi restorasi. Tanpa lisens ini, mereka tidak bisa melakukan kegiatan restorasi,” tambah Ivan.
Terkait rencana pengiriman pelajar dari Aceh ke Tatarstan, hal itu kata Ivan sama sekali tidak tertutup kemungkinan. Terkait rencana untuk mendatangkan para ahli dari Tatarstan ke Aceh, ia mengapresiasi rencana tersebut.
“Ketika diundang kami akan datang. Harus direcanakan, dikumpulkan dokumen-dokumen terlebih dahulu,” saran Ivan.
Ivan menyampaikan terima kasih atas kunjungan delegasi Aceh yang dipimpin Wali Nanggroe ke negaranya. Ia mengaku senang mendengarkan pemaparan sejarah Aceh yang disampaikan Wali Nanggroe. Hal itu menjadi pengetahuan keilmuan baru baginya. (IA)
