BANDA ACEH— Sejumlah massa yang mengatasnamakan DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Kota Banda Aceh melakukan unjuk rasa ke kantor Wali Kota Banda Aceh, Senin (7/11/2022).
Aksi yang digelar bertepatan dengan 4 bulan kepemimpinan Pj Wali Kota Banda Aceh itu meminta agar Mendagri mencopot Bakri Siddiq dari jabatannya. Kehadiran massa disambut oleh Sekda Banda Aceh Amiruddin, Asisten 1 Setdako Bachtiar, Asisten II Jalaluddin dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Banda Aceh.
Karena Pj Wali Kota tidak menyambut massa, maka pihak pendemo mengatakan akan melakukan aksi lebih besar lagi nanti.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, Mahmud Padang menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Bakri Siddiq sebagai Pj Kepala Daerah Terburuk di Aceh yang diterima oleh Sekda Kota Banda Aceh Amiruddin.
Berikut pernyataan sikap DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh.
Setelah genap empat bulan Bakri Siddiq dimandatkan untuk memimpin, kota Banda Aceh semakin semrawut dan tak terlihat sama sekali program nyata dari pemerintah untuk kemajuan, justru yang ada hanyalah sebatas pencitraan, rapat, seremonial dan wacana khayalan serta bawa rombongan pemko ramai-ramai jalan-jalan.
Ironisnya, program-program kerakyatan dan keagamaan seakan hanya sebatas di bibir saja tanpa realisasi nyata, sementara Pj Wali Kota Bakri Siddiq hanya fokus untuk memperhatikan ASN semata.
“Kita bisa lihat sendiri, kesana kemari Pj Wali Kota hanya sebatas berfoto ria untuk pencitraan, tanpa ada realisasi bukti nyata di lapangan, bahkan sungguh aneh tapi nyata Bakri Siddiq mulai bicara seakan-akan sudah membawa anggaran jemputan dalam jumlah besar, padahal nyatanya DAK 2023 yang jadi bahan pencitraannya ternyata malah mengalami penurunan dari tahun 2022 mencapai Rp 70 miliar dan menurun menjadi Rp 47,9 miliar.
Belum lagi wacana khayalan yang disenandungkan di luar batas tupoksinya sebagai Pj Wali Kota. Bayangkan saja, Bakri Siddiq seakan-akan sudah mewacanakan program oto ringroad yang padahal perencanaannya sudah ada sejak masa kepemimpinan Almarhum Pak Mawardi Nurdin dan tak mungkin dilaksanakan karena kebutuhan anggarannya mencapai Rp 5 triliun, ironisnya Bakri Siddiq melempar kembali seakan-akan sebagai wacana seakan-akan menunjukkan dirinya telah bekerja,” kata Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh
Mahmud Padang.
Tak hanya sebatas itu, lanjut Mahmud Padang, Pj Wali Kota Bakri Siddiq juga mulai berangan-angan melempar wacana penuntasan pembangunan jembatan Pango yang sempat dibangun oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, padahal sisi yang belum dibangun tersebut masuk di kawasan daerah kekuasaan Aceh Besar, bukan Banda Aceh, dan semestinya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, ditambah lagi anggaran yang dibutuhkan mencapai puluhan miliar rupiah, belum lagi persoalan lahan yang dulunya membuat pembangunan itu terhenti.
“Sungguh Bakri Sidiq di tengah kegagalannya malah justru hanya bisa melempar wacana halusinasi, yang bahkan melebihi tupoksinya. Jangankan seorang Pj Wali Kota yang bahkan Pj Gubernur pun tak pernah menjanjikan hal yang sedemikian rupa, apakah Bakri Siddiq tidak sadar bahwa yang dimandatkan kepadanya hanyalah jabatan Pj Wali Kota? Sungguh Bakri Siddiq terus hanyut dan terbuai dengan khayalannya lalu mencoba melempar wacana ilusi itu kepada masyarakat sementara tidak fokus dengan persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat,” sebut Mahmud Padang.
Berdasarkan hasil pengamatan DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, kondisi memilukan yang dihadapi masyarakat Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq di antaranya inflasi Banda Aceh semakin memprihatinkan bahkan sudah melebihi angka 5% dan telah melewati hal yang telah ditetapkan presiden.
Berdasarkan data resmi BPS, inflasi di Bansa Aceh pada september 2022 kembali meningkat 0,78% sehingga tingkat inflasi (Januari-September) telah mencapai 5,73 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun(September 2022 terhadap Agustus 2021) sudah mencapai 7,85 %. Tingginya inflasi ini membuat masyarakat kecil Banda Aceh semakin menjerit dan kesusahan, sementara yang telah dilakukan pemko hanyalah sebatas rapat dan sekali pasar murah sebagai simbolis belaka.
“Sungguh Bakri Siddiq telah abai dengan amanah mendagri dan peringatan presiden RI untuk fokus menekan laju inflasi,” terang Mahmud Padang.
Selanjutnya, tambah Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, pelanggaran syariat Islam di masa kepemimpinan Bakri Siddiq mulai menjamur, namun upaya yang dilakukan tak lebih dari sebatas imbauan, imbauan dan imbauan.
Bahkan Bakri sebagai orang yang taat beragama adalah seorang Pj Wali Kota yang memiliki kekuasaan dan perangkat untuk menegakkan syariat Islam sebagaimana mestinya.
“Namun apa hendak dikata, di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq pula tercatat nyata 11 wanita yang berpesta miras ria di Ulee Lheue hingga pukul 03.00 WIB yang telah diamankan warga malah justru dilepas begitu saja hanya karena negatif dari hasil tes urine yang dilakukan, padahal selain penegakan hukum positif ada hukum syariat yang merupakan kekhususan Aceh yang mesti ditegakkan, dan dipastikan dalam aturan Islam wanita berpesta ria hingga dini hari di tempat umum merupakan sebuah pelanggaran nyata. Lantas, kenapa Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq malah seakan tutup mata sehingga menyeret nama baik pemerintah pusat terutama Mendagri di mata masyarakat Aceh, seolah-olah Mendagri sebagai pemberi mandat kepada Pj Wali Kota sengaja mengobrak abrik kekhususan Aceh di bidang syariat Islam. Padahal kita sangat yakin bahwa tak ada instruksi Mendagri untuk semua itu, bahkan Mendagri sangat menghormati kekhususan Aceh di bidang syariat Islam, dan dipastikan pengabaian persoalan pelanggaran syariat ini hanyalah sebatas pada Pj Wali Kota kota saja,” sebutnya.
Selanjutnya, pemangkasan program keagamaan, sarana ibadah dan program kerakyatan di masa kepemimpinan Bakri Siddiq adalah pil pahit yang harus diterima masyarakat kota.
Kendatipun Bakri Siddiq menyatakan tidak memangkas program keagamaan, sarana ibadah dan program kerakyatan lainnya pasca dilakukan rasionalisasi. Namun fakta di lapangan hingga memasuki bulan November semua itu juga tak kunjung dimulai, ini membuktikan Bakri Siddiq bukan hanya melukai hati masyarakat tapi juga telah melakukan pembohongan untuk menenangkan masyarakat.
“Berdasarkan catatan kami, program kerakyatan dan keagamaan yang berkemungkinan gagal dilaksanakan dan berpotensi telah dipangkas anggarannya di antaranya pembangunan Mesjid Taqwa Seutui, pembangunan Dayah Nurun Nabi Lambhuk, Budidaya Ikan Kakap Kelompok Tambak Bakau, bantuan mukena bagiasyarakat kurang mampu, bantuan alat kerja bagi pedagang ikan Al Mahirah dan masih banyak program keagamaan maupun program kerakyatan lainnya berpotensi tak terlaksana sehingga apa yang diharapkan masyarakat diabaikan begitu saja,” ungkapnya.
Hal lainnya, PAD yang tak maksimal.
Lebih 100 hari kepemimpinan Bakri Siddiq salah satu persoalan nyata yang terjadi adalah capaian Pendapatan Asli Daerah yang tidak dimaksimalkan, masih banyak lapak-lapak, toko-toko dan sumber PAD lainnya yang tidak dioptimalkan, bahkan persoalan PAD yang bersumber dari parkir juga sangat banyak yang masih belum maksimal menyumbang PAD.
Pj Wali Kota Bakri Siddiq malah lebih fokus untuk mengutip dan menambah besaran pajak pamflet untuk usaha masyarakat untuk solusi PAD, sementara untuk toko-toko, lapak milik pemerintah masih banyak yang tidak dikutip sewanya, bahkan di antaranya dikabarkan disewa oleh keluarga dan kolega pejabat pemko, juga anggota dewan hingga ada yang menunggak ratusan juta namun kenapa hal itu malah tidak diperioritaskan.
“Sungguh Bakri Siddiq hanya terlihat ingin menambah kesulitan rakyat dan memberi kemudahan bagi para pihak yang berhubungan dekat dengan pejabat,” cetusnya.
Di tengah kondisi yang katanya kesulitan anggaran hingga pembangunan sarana ibadah banyak tidak realisasi, lanjut Mahmud Padang, Pj Wali Kota Bakri Siddiq tercatat sudah 2 kali keluar daerah membawa rombongan pemko puluhan orang untuk kegiatan yang terkesan jalan-jalan.
Pertama, ke Padang alasannya acara asosiasi pemerintah kota se-Indonesia, selanjutnya baru-baru ini Pj Wali Kota Bakri Siddiq kembali membawa puluhan rombongan pemko untuk acara jaringan kota pusaka Indonesia di Palembang. Terkesan Pj Wali Kota telah melakukan pemborosan anggaran di tengah kesulitan rakyatnya.
Melihat kondisi tersebut, DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, mendesak agar Bakri Siddiq segera terbangun dari lamunannya, lebih fokus kepada persoalan rakyat ketimbang pencitraan semata.
Meminta pemerintah pusat dan Mendagri untuk tegas dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Wali Kota, jika memang Mendagri terus mendengarkan laporan asal bapak senang dan mengabaikan realita yang terjadi di masyarakat, dan membiarkan pihak yang tidak becus dan peduli memimpin kota Banda Aceh maka itu akan mencoreng citra pemerintah pusat di mata rakyatnya. (IA)
