BANDA ACEH — Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq saat ini tengah sibuk mewacanakan sejumlah proyek besar yang berpotensi membutuhkan anggaran ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Setelah sempat mewacanakan pembangunan outer ring road yang berpotensi menghabiskan anggaran besar, kemudian juga mewacanakan kelanjutan pembangunan jembatan Pango yang sempat dibangun pada masa Gubernur Zaini Abdullah dan terhenti. Kini Pj Walikota Bakri Siddiq kembali melempar wacana pembangunan fly over atau jalan layang sepanjang 1,4 km di depan kantor Gubernur Aceh.
Ketua DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Kota Banda Aceh Mahmud Padang menilai, di tengah wacana ingin membangun fly over di kota Banda Aceh dengan dalih mengurangi kemacetan, Bakri Siddiq terkesan lupa saat ini lubang-lubang besar atau lubang dalam kini mulai bertebaran di berbagai ruas jalan di ibukota provinsi Aceh.
Menurutnya, kondisi jalan di wilayah Kota Banda Aceh saat ini banyak yang sedang rusak dan berlubang yang terlihat di sejumlah titik.
Meski kerusakannya sudah berlangsung lama, tapi hingga kini masih dibiarkan dan belum ada upaya perbaikan dengan cepat dari dinas terkait.
Begitu banyak jalan-jalan di kota Banda Aceh mulai berlubang, katakan saja di sepanjang jalan T Nyak Arief, di Jalan T Panglima Nyak Makam kawasan Gampong Pineung, Jalan T Iskandar seputar Ulee Kareng, Lambhuk dan banyak lokasi jalan yang kini berlubang dan sangat mengganggu masyarakat sebagai pengguna jalan.
Demikian juga halnya sekitar Simpang BPKP, Jalan Prof Ali Hasjmy, dan sekitar Ulee Kareng, Jalan Kebun Raja hingga Simpang Lamgugop serta kawasan lainnnya.
Kondisi kerusakan jalan yang berlubang tersebut sering menyebabkan kemacetan panjang di beberapa kawasan, dan ketika musim hujan, air yang menggenangi jalan berlubang sering membahayakan keselamatan para pengendara akibat terperosok ke dalam lubang.
“Kenapa Pj Wali Kota tidak fokus terlebih dahulu menangani persoalan ini ketimbang mewacanakan mega proyek yang tidak begitu mendesak dibutuhkan masyarakat seperti fly over, karena tingkat kemacetan dan volume kenderaan di Banda Aceh bukan seperti di Jakarta tempat Pj Wali Kota sebelumnya, sehingga masih bisa dilakukan langkah-langkah ideal dan lebih masuk akal misalkan dengan penataan parkir di sepanjang badan jalan, perbaikan jalan berlubang, perluasan badan jalan, pengaturan rekayasa lalu lintas yang baik dan sebagainya.
Apakah Pj Wali Kota sengaja membuai masyarakat dengan wacana-wacana proyek besar agar dianggap telah bekerja maksimal?,” ujar Ketua DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Kota Banda Aceh, Mahmud Padang, Sabtu (19/11).
ALAMP Aksi menilai wacana proyek besar Pj Wali Kota Banda Aceh itu terkesan hanyalah khayalan belaka.
“Logikanya Pj Gubernur saja tidak berani mewacanakan mega proyek yang menyedot anggaran ratusan miliar hingga triliunan rupiah seperti itu, malah Pj Wali Kota justru dengan bangga ingin membangun fly over depan kantor Gubernur dan jembatan Pango yang bahkan pada sisi yang sudah masuk kawasan Aceh Besar.
Seharusnya Pj Wali Kota Bakri Siddiq sadar dengan SK jabatannya sebagai penjabat kepala daerah yang hanya satu tahun bahkan bisa dicopot kapan saja oleh Mendagri itu, lebih baik fokus pada persoalan yang memang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.
Jangan malah sibuk dengan wacana tingkat tinggi, sementara masyarakat dibiarkan semakin terhimpit secara ekonomi, padahal masyarakat seharusnya mendapatkan perhatian khusus pemerintah daerah untuk bangkit pasca pendemi di tengan semakin suramnya tingkat inflasi,” paparnya.
ALAMP Aksi juga menilai, dilemparnya wacana untuk berbagai proyek besar atau mega proyek yang menyedot anggaran ratusan miliar hingga triliunan itu disinyalir sebagai langkah untuk menyedot anggaran dalam jumlah besar untuk kebutuhan perencanaannya.
“Sebagai mantan Kepala Bappeda Bakri tentunya sangat memahami gurihnya proyek perencanaan apalagi dengan nominal yang besar, karena selain alat dan SDM, yang dibutuhkan hanyalah kertas. Bayangkan saja, untuk membuat Detail Enginering Design (DED) suatu proyek maka tentunya akan dilokasikan anggaran perencanaan 3-5% dari anggaran proyek.
Jika proyek tersebut besarannya mencapai Rp 100 miliar, maka perencanaannya bisa mencapai 3 hingga 5 Milyar, bayangkan saja jika mega proyek 1 triliun perencanaan bisa menelan anggaran Rp 30-an hingga Rp 50-an miliar. Tentunya ini nilai fantastis untuk menarik pundi-pundi, apalagi potensi penarikan sharing fee untuk kegiatan perencanaan yang mungkin relatif menggiurkan,” beber Mahmud.
Menurut ALAMP Aksi, jika wacana mega proyek itu dimulai perencanaannya tahun 2023 maka akan begitu banyak alokasi anggaran daerah yang tersedot untuk sebatas perencanaan, padahal untuk mega proyek tersebut belum diketahui benar atau tidaknya terwujud, atau mungkinkah akan terealisasi dengan kondisi fiskal daerah dan fiskal negara saat ini.
“Untuk itu, kami menilai jika memang Bakri Siddiq peduli dengan kondisi masyarakat, sadarlah segera. Bangun dari semua proyek halusinasi itu, bangkit dan bantu kebutuhan riil masyarakat saat ini dengan program kerakyatan yang dapat dilaksanakan dalam waktu singkat dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jika tidak kami sarankan Bakri Siddiq untuk mundur saja, kembalilah ke Jakarta daripada terus melamun dan berhalusinasi dengan proyek besar nan menggiurkan sementara kondisi rakyat semakin memilukan dan kondisi ekonomi rakyat kian tertekan,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan Pj Wali Kota untuk menghentikan pencitraan dan wacana halusinasi dan fokus memanfaatkan kesempatan yang diberikan Mendagri untuk menghadirkan program nyata bagi rakyat Banda Aceh.
Menurutnya, selain gunting pita dan buka acara serta pencitraan sambil masuk got, hampir tak ada program nyata yang ditunjukkan Bakri Siddiq selama 5 bulan memimpin Kota Banda Aceh.
“Sudah cukup semua itu, dengan waktu yang diberikan Mendagri itu, Pj Wali Kota harus segera melakukan kerja nyata menjawab berbagai persoalan masyarakat yang kini tengah berjuang bangkit secara ekonomi pasca pendemi dan sedang dihadapkan dengan tingkat inflasi kota Banda Aceh yang mencapai 5,22%.
Pj Walikota harus lebih fokus untuk hal bermanfaat seperti itu ketimbang mewacanakan hal yang tak mungkin dilaksanakan dengan masa jabatannya yang begitu singkat itu,” tutupnya. (IA)
