BANDA ACEH — Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi terkait merosotnya kualitas pendidikan di Aceh.
Aksi digelar pada Selasa sore, 29 November 2022 pukul 15.15 WIB di Kantor Gubernur Aceh. Ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang berlangsung di kantor Dinas Pendidikan Aceh pada 2 November lalu.
Aksi ini ditujukan kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Aceh dan segera melakukan reformasi birokrasi di dinas tersebut.
Hal itu dikarenakan terjadi penurunan kualitas pendidikan di Aceh selama Drs Alhudri MM menjabat Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
Ketua Umum PW PII Aceh Amsal dalam orasinya menyampaikan bahwa kualitas pendidikan di Aceh saat ini sangat mengkhawatirkan.
“Kami melihat sangat banyak keluhan-keluhan yang muncul di akar rumput mengenai pendidikan di Aceh. Mulai dari murid hingga guru bahkan orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia pendidikan Aceh memandang pendidikan di Aceh dalam kondisi yang tidak baik baik saja,” ucap Amsal.
Amsal juga mengkritisi bagaimana bobroknya sistem birokrasi di Dinas Pendidikan Aceh karena dinas tersebut yang menjalankan fungsi manajerial terhadap sistem pendidikan di Aceh.
“Dinas Pendidikan Aceh di bawah kepemimpinan Saudara Alhudri ini sangat mengecewakan. Sistem yang dibangun beliau bukan untuk kinerja pendidikan, tapi seolah-olah seperti mengamankan kekuasaan. Sebagai contoh ada beberapa orang lingkaran beliau yang diberi status dan jabatan di Dinas Pendidikan bukan sama sekali orang pendidikan. Mereka kebanyakan pers dan mantan aktivis, kenapa disuruh urus pendidikan?” kata Amsal.
Amsal menekankan akan terus memperjuangkan pendidikan dan pelajar yang ada di Aceh walaupun harus melawan siapapun termasuk Dinas Pendidikan Aceh.
Kajian dari PW PII Aceh mengenai realitas pendidikan Aceh saat ini menunjukkan kemerosotan. Dari berbagai indikator muncul persepsi bahwa tidak ada keseriusan Dinas Pendidikan Aceh untuk mengurus pendidikan.
Hal ini disampaikan oleh Mohd Rendi Febriansyah, Komandan Brigade PII Aceh yang juga Ketua Tim Kajian aksi demonstrasi.
“Kami telah melakukan kajian dengan berbagai sumber dari literasi, wawancara dengan berbagai tokoh pendidikan hingga mencari informasi di akar rumput. Faktanya, dari kajian yang kami dapatkan menunjukkan tren penurunan kualitas pendidikan Aceh,” sebut Rendi.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan mengenai Standar Kompetensi Lulusan dimana fungsi dari standar ini adalah setiap peserta didik mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Hal itu kemudian menjadi acuan indikator kualitas pendidikan. Rilis LTMPT tentang top 1000 sekolah di Indonesia dengan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) terbaik menunjukkan hanya 4 sekolah di Aceh yang masuk kedalam daftar dan tidak masuk dalam 100 besar.
Dari 4 sekolah tersebut hanya dua sekolah binaan Dinas Pendidikan Aceh yaitu SMAN Modal Bangsa dan SMAN Fajar Harapan.
Sedangkan lainnya adalah sekolah swasta yakni SMAS Fatih Bilingual School dan MAN Insan Cendekia Aceh Timur.
“Kami heran dengan pendidikan Aceh, dari ratusan sekolah menengah atas yang ada di Aceh kenapa hanya dua yang masuk daftar dan itupun tidak dapat 100 besar. Ini artinya ada kesenjangan perhatian terhadap sekolah sekolah lain yang ada di Aceh,” kata Rendi.
Ia juga mengatakan fakta-fakta lain bagaimana kondisi pendidikan di Aceh seperti distribusi guru, daya serap kurikulum, dan program peningkatan kualitas pendidikan dari Dinas Pendidikan Aceh.
“Di daerah daerah tertinggal yang ada di Aceh, masih sangat banyak membutuhkan sarana sekolah. Kalaupun ada sekolah kondisinya sangat tidak layak. Dari segi sarana prasarana dan kebutuhan tenaga didik juga sangat memprihatinkan. Dari informasi yang kami dapatkan, sedikit dari sekolah di Aceh Barat Daya yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan lainnya tidak dilakukan sesuai kurikulum akibat kurangnya tenaga didik dan kurangnya murid.
Juga di Pulo Aceh yang masih banyak anak-anak putus sekolah akibat kurangnya sarana pendidikan. Padahal kita yakin banyak potensi sumber daya manusia disana. Kami juga melihat program Dinas Pendidikan terlalu berfokus pada pengadaan sedangkan peningkatan kualitas guru sangat sedikit dilakukan.
Hari ini banyak guru yang gagap teknologi dan tidak paham daya serap kurikulum terbaru sehingga metode yang diajarkan menggunakan metode lama,” ungkapnya.
Seharusnya Dinas Pendidikan Aceh melakukan langkah kongkrit agar guru-guru yang ada di Aceh memiliki skill mengajar yang adaptatif sesuai perkembangan zaman. Anak anak yang putus sekolah juga luput dari perhatian Dinas Pendidikan Aceh.
“Kami melihat masih banyak anak-anak baik di kota maupun di daerah tertinggal yang tidak merasakan pendidikan karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi. Seharusnya ini juga menjadi fokus dari Dinas Pendidikan yang diamanahkan untuk menyelesaikan masalah pendidikan dengan dana 20% dari APBA,” sebut Rendi.
“Seolah olah Dinas Pendidikan Aceh membeda-bedakan pendidikan di kota dan daerah tertinggal. Pendidikan di kota seperti mendapat perhatian lebih sedangkan di daerah tertinggal sekolah pun memprihatinkan kondisinya. Apakah anak-anak disana bukan manusia sehingga tidak berhak mendapatkan pendidikan yang layak?” tanya Rendi.
Koordinator Lapangan aksi demonstrasi, Septa Andrean Maulana mengatakan di aksi kedua ini PW PII Aceh menaikkan tensi tuntutan karena pada aksi sebelumnya tidak digubris oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh
“Kami kecewa terhadap Kepala Dinas Pendidikan yang tidak berani menemui massa aksi pada aksi pertama lalu. Sehingga hari ini kami melakukan aksi di kantor Gubernur Aceh untuk meminta Gubernur Aceh segera mengevaluasi pendidikan di Aceh,” kata Septa.
Saat demo berlangsung, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sedang tidak berada di Aceh sehingga diwakili oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh Usamah El-Madny.
“Yang mewakili Pj Gubernur Aceh adalah Kepala Biro Isra Saudara Usamah. Padahal sebelumnya diinformasikan kami akan ditemui Asisten I. Tapi kemudian Asisten I pun tidak ada dengan alasan sedang mengikuti zoom meeting dengan kementerian. Makanya sempat terjadi perdebatan antara perwakilan massa aksi dengan kepolisian dan perwakilan Pj Gubernur mengenai permintaan kami ditemui Asisten 1,” kata Septa.
Namun akhirnya massa aksi menerima Pj Gubernur diwakili oleh Kepala Biro Isra dan kemudian melakukan orasi serta membacakan tuntutan di hadapan perwakilan Pj Gubernur Aceh.
“Setelah negosiasi yang panjang akhirnya kami menerima Kepala Biro Keistimewaan dan Kesra sebagai perwakilan Pj Gubernur Aceh dengan jaminan dokumentasi bahwa tuntutan kami akan sampai di tangan Pj Gubernur Aceh. Kami meminta jaminan tersebut untuk memastikan bahwa tuntutan kami benar-benar sampai, karena kami khawatir setelah aksi tersebut tidak ada tindaklanjut dari Pemerintah Aceh terhadap tuntutan kami,” sambung Septa.
Di akhir aksi Korlap membacakan poin tuntutan kepada Pj Gubernur Aceh. Poin-poin itu berisikan mengenai evaluasi Dinas Pendidikan hingga melakukan reformasi birokrasi di dinas tersebut.
“Berdasarkan hasil dari kajian, PW PII Aceh menyimpulkan ada
ketidakseriusan Dinas Pendidikan Aceh dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Maka harus ada evaluasi oleh Pj Gubernur secara menyeluruh di dinas tersebut. Hal ini sesuai dengan usulan dari DPRA untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Aceh,” sebutnya.
PW PII Aceh merekomendasikan 6 hal kepada Pj Gubernur Aceh. Pertama, Kepala Dinas Pendidikan Aceh harus memiliki rekam jejak mengurus sistem pendidikan di Aceh.
Kedua, mendorong Dinas pendidikan Aceh menciptakan program program khusus untuk menunjang mutu pendidikan Aceh.
Ketiga, pendistribusian tenaga didik harus merata terkhusus di daerah tertinggal atau daerah pelosok Provinsi Aceh.
Keeempat, penggunaan anggaran harus jelas dan berorientasi kepada peningkatan mutu pendidikan.
Kelima, membuat kebijakan khusus yang bersifat prioritas untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Aceh.
Keenam, PW PII Aceh mendesak agar Pj Gubernur Aceh untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Dinas Pendidikan provinsi Aceh.
Ketua Umum PW PII Aceh Amsal menyampaikan, jika dalam 14×24 jam atau 14 hari tuntutan ini tidak dipenuhi, maka akan ada aksi kembali dengan melibatkan seluruh Pengurus Daerah PII yang ada di kabupaten/kota untuk melakukan aksi demonstrasi di daerah masing-masing mengenai isu yang sama.
“Dalam 14×24 jam jika Pj Gubernur Aceh tidak menindaklanjuti tuntutan kami, maka saya akan meminta seluruh Pengurus Daerah PII yang ada di Aceh untuk melakukan aksi demonstrasi di daerah masing masing,” tutup Amsal.
Setelah tuntutan dibacakan perwakilan Pj Gubernur Aceh mengatakan, akan menyampaikan apa yang dituntut oleh massa aksi dari PII Aceh kepada Pj Gubernur Aceh dan ia menjamin tuntutan itu akan sampai dengan bukti dokumentasi yang akan dikirim kepada PW PII Aceh.
Aksi tersebut selesai pukul 18.10 WIB dan massa membubarkan diri dengan tertib dan damai dikawal oleh pihak kepolisian. (IA)
