BANDA ACEH — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai Pemerintah Pusat belum memberikan perhatian penuh kepada Provinsi Aceh terkait tata kelola APBD yang sebetulnya dapat digunakan untuk membantu dunia pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan yang berada di bawah Kementerian Agama RI.
“Saya melihat bahwa bentuk perhatian Pemerintah Pusat terutama untuk Aceh masih belum rata. Karena biar bagaimana pun Aceh ini masih punya keterbatasan secara APBD, karena memang informasi tentang pengelolaan tata kelola APBD itu belum tersampaikan secara merata, bahwa APBD bisa menjadi bagian dari penganggaran dari pembangunan. Sehingga pemerintah kabupaten kota bisa menggunakan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan APBD 2022, dimana dunia pendidikan di bawah Kementerian Agama bisa juga mendapatkan bagian fasilitas dari APBD dalam bentuk hibah,” ungkapnya, usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Banda Aceh, Jum’at (17/12/2022).
Selly menilai, karena hal tersebut akhirnya menjadi permasalahan krusial yang menyangkut pembangunan madrasah maupun pondok pesantren.
Termasuk, juga peningkatan kualitas SDM pengajar yang berada di bawah Kementerian Agama yang sebetulnya dapat dilakukan melalui APBD mereka.
Selly juga menyoroti culture (budaya) yang ada di Provinsi Aceh, yang menurutnya, masyarakat di Aceh lebih tertarik kepada sekolah berbasis agama, yaitu madrasah atau pondok pesantren.
Namun, ironisnya perhatian Pemerintah terhadap sekolah madrasah dan pondok pesantren masih minim sekali. Hal ini berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Perhatian pemerintah pusat terhadap madrasah negeri ini masih sangat minim, sementara pemerintah Aceh sendiri sudah mengajukan madrasah swasta untuk mendapatkan status menjadi sekolah negeri. Ini menjadi pekerjaan rumah buat Komisi VIII DPR RI agar mempercepat proses ‘penegerian’ dari sekolah-sekolah madrasah swasta. Karena jujur saja di beberapa daerah di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa tidak ada yang seperti Aceh. Karena mereka mau menghibahkan dari aset mereka untuk negara itu suatu potensi yang sangat bagus dan menjadi apresiasi kami dari Komisi VIII DPR RI,” tutur Politisi PDI-Perjuangan ini.
Selain itu, kondisi ini juga sejalan dengan concern Komisi VIII DPR RI yang juga memiliki Panja Pendidikan Keagamaan. Saat ini, tambahnya, concern Panja tersebut salah satunya adalah pemerataan jumlah tenaga pengajar di sekolah keagamaan.
Sekaligus jika memungkinkan memasukkan para tenaga pengajar tersebut ke dalam program PPPK yang saat ini juga tengah diusahakan Kementerian Agama RI.
Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan dari aspirasi yang disampaikan masyarakat Aceh melalui dialog terungkap masih banyak kebutuhan madrasah di Aceh yang meliputi infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga pengajar, baik negeri maupun swasta.
Hal itu mengingat pendidikan keagaman di Aceh juga sangat diprioritaskan.
“Ya jadi kesediaan tenaga SDM, lalu juga fasilitas, akses beasiswa itu ya kalau bisa memang lebih banyak. Diharapkan kerja dari Menag ini lebih dikuatkan karena kita melihatnya performanya belum terlalu kuat, masih banyak yang harus ditingkatkan kerja-kerjanya (Menag),” katanya.
Selanjutnya Diah juga memaparkan bahwa di dalam Panja Pendidikan Keagamaan, masalah yang sangat kentara adalah persoalan anggaran dan perencanaan yang secara kerangka proporsi masih terdapat ketimpangan.
“Dalam kerangka pendidikan keagamaan masih sangat timpang proporsinya dengan pendidikan umum dibandingkan dengan jumlahnya. Tapi catatannnya memang ada beberapa persoalan, seperti misalnya data dari Kementerian Agama yang belum masuk ke Kemenpan-RB yang menyangkut kebutuhan tenaga kependidikan. Itu salah satunya,” paparnya.
Menurut Diah, jika ingin secara anggaran terdapat proporsi yang sesuai, maka yang harus dibenahi lebih dulu adalah data yang belum terkonsolidasi dengan kementerian terkait.
Hal itu mengingat dari data akan terbaca secara utuh peta kebutuhan sebenarnya seperti apa.
“Itu juga harus segera diselesaikan, supaya juga terbaca peta kebutuhan sebenarnya dari data yang ada. Jadi konsolidasi (data) itu penting. Jadi alhamdulillah sih kemarin terakhir rapat dengan Kemenpan-RB dengan Kemenag, khususnya Dirjen Pendidikan keagamaan, itu sudah mulai langsung akan berkoordinasi secara teknis. Jadi kita berharap proses-proses itu dijalankan. Jangan terus didiskusikan dan dikoordinasikan. Sementara secara solusi teknisnya, seperti koordinasi input data (belum ada). Konsekuensi dari input data itu kan kalkulasi anggaran dan itu harusnya segera bisa terhitung bisa tergambar sebagai kebutuhan anggaran yang real tidak asumsi,” tutupnya. (IA)
