BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Bakri Siddiq berpotensi timbulkan utang pada tahun anggaran 2022.
Hal ini dikarenakan tidak efektifnya proses rasionalisasi anggaran yang dilakukan pada APBK Perubahan 2022, ditambah lagi tidak maksimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digarap.
Karenanya, kegagalan Pj Wali Kota dalam memaksimalkan PAD pada tahun 2022 jangan terulang, tahun ini diharapkan agar benar-benar fokus penerimaan dan tinggalkan pencitraan berlebihan.
Potensi timbulnya utang pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat dari banyaknya mata anggaran yang belum diselesaikan seperti TPK ASN, tunjangan beban kerja hingga belanja lainnya yang membuat pihak ketiga (rekanan) menjerit karena tidak dibayar pada Tahun Anggaran 2022, sementara proyeknya sudah selesai dikerjakan.
“Untuk itu, demi menyelamatkan keuangan daerah, kita minta kepada Pemko Banda Aceh untuk tidak melakukan tender terlebih dahulu proyek yang bersumber dari APBK TA 2023 dan dana eks gedung Banda Aceh Madani Education Center (BMEC),” tegas Ketua DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Kota Banda Aceh Mahmud Padang, Senin, 2 Januari 2022.
Menurut Alamp Aksi, alokasi anggaran eks gedung BMEC merupakan yang dikembalikan Pemerintah Aceh sebesar Rp 80 miliar tersebut tidak digunakan terlebih dahulu.
“Kenapa dana eks gedung BEMC itu tidak boleh ditender dulu, karena dikhawatirkan jika belum dibayarkan oleh Pemerintah Aceh, sehingga tak ada uang untuk melakukan pembayaran kegiatannya. Jika tetap dipaksakan oleh Pemko dilakukan tender maka akan timbul utang baru atau proyek terbengkalai nantinya,” jelasnya.
Mahmud juga meminta agar Pj Wali Kota fokus untuk menstabilkan anggaran terlebih dahulu, dan tidak memaksakan anggaran Pokir dijalankan.
“Untuk sementara Pj Wali Kota hendaknya menunda terlebih dahulu kegiatan Pokir dewan, nanti setelah anggaran benar-benar stabil baru anggaran pokir DPRK dijalankan, jika tetap dipaksakan maka besar kemungkinan Pemko akan kembali terutang,” bebernya.
Pihaknya berharap agar pada tahun anggaran 2023 Pemko Banda Aceh tidak terutang lagi.
“Kita meminta agar BPK RI dan BPKP Perwakilan Aceh turut mengawasi penggunaan anggaran Pemko Banda Aceh untuk menghindari utang dan defisit kembali pada tahun anggaran 2023,” harapnya. (IA)
