BANDA ACEH – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Perbankan Aceh (AMPPA) pada Rabu (4/1/2023), menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan meminta Pj Gubernur Aceh untuk bersama-sama dengan masyarakat Aceh untuk menyuarakan penolakan terhadap Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah yang berasal dari luar Aceh.
Gerakan bertajuk aksi damai tersebut disampaikan oleh puluhan mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus yang di Aceh.
Aksi damai yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Aceh tersebut mendapat pengawalan ketat dari puluhan polisi dan Satpol PP.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Peduli Perbankan Aceh membawa atribut sepanduk, sound system, ilustrasi pocong yang bergambar Pj Gubernur Aceh dan tulisan – tulisan pribumi jadi babu di negeri sendiri serta melaksanakan doa bersama.
Koordinator Lapangan Sahibul Marwah dalam orasinya menyampaian fokus aksi damai ini untuk meminta Pj Gubernur Aceh bersama-sama dengan masyarakat Aceh untuk menyuarakan penolakan terhadap Dirut Bank Aceh Syariah yang berasal dari luar Aceh. Dikarenakan Bank Aceh Syariah merupakan milik rakyat Aceh.
“Fokus pergerakan ini adalah pada isu akan hadirnya Direktur Utama Bank Aceh Syariah yang berasal dari luar provinsi Aceh. Hal tersebut sangat disayangkan karena kami yakin dan percaya Aceh memiliki bankir-bankir yang berkompeten untuk menempati posisi tersebut,” ujar Sahibul.
Dalam pernyataan sikapnya, Sahibul menyampaikan bahwa Pj Gubernur Aceh sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) harus terus berkomitmen untuk mengutamakan putra daerah sebagai Dirut Bank Aceh Syariah.
“Kita menginginkan komitmen dari Pj Gubernur Aceh sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank Aceh Syariah agar mengutamakan putra daerah sebagai Dirut Bank Aceh Syariah,” sambung Sahibul.
Dalam aksi ini, AMPPA menyampaikan beberapa tuntutan yang ditujukan kepada Pj Gubernur Aceh, di antaranya adalah:
Pertama, meminta Pj Gubernur Aceh menetapkan Direktur Utama Bank Aceh Syariah harus dari internal Bank Aceh atau masyarakat Aceh sendiri dikarenakan Bank Aceh itu milik rakyat Aceh.
Kedua, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh untuk menolak hasil seleksi (Assesmen) Dirut BAS.
Ketiga, mendesak Pj Gubernur Aceh/PSP untuk mengevaluasi Komisaris BAS.
Disamping penyampaian 3 tuntutan utama, beberapa orator turut menyampaikan harapan khusus kepada Pj Gubernur Aceh agar tak anti kritik dan jangan “tuli” akan pendapat masyarakat terhadap persoalan Dirut Bank Aceh Syariah.
Sahibul dalam orasi penutupnya menyampaikan aksi ini merupakan bentuk perhatian penuh terhadap bank milik daerah dan rakyat Aceh, yang mana ditakutkan akan terjadi kemunduran jika Bank Aceh Syariah dipimpin oleh orang yang tidak mengerti mengenai Aceh.
“Jika tuntutan kami tidak dihiraukan serta dilaksanakn maka kami akan menggelar aksi besar besaran dan kami akan tetap mengawal isu ini hingga adanya tindak lanjut dari lembaga eksekutif, dalam hal ini Pj Gubernur Aceh, sehingga aksi ini akan terus berlanjut sampai tuntutan kami terpenuhi,” tutup Sahibul. (IA)
