BANDA ACEH — Sales Area Manager Retail Pertamina Aceh Arwin
Nugraha menyebutkan, alokasi BBM bersubsidi untuk Aceh pada tahun 2022 sebenarnya turun jika merujuk realisasi tahun 2021.
Dia mengatakan kuota awal BBM Subsidi untuk Aceh tahun 2022 berjumlah 360 ribu kiloliter (KL), sementara yang disalurkan pada tahun 2021 mencapai 373 ribu kiloliter.
Namun, kata dia, guna menjaga stabilitas ekonomi di Aceh, maka Pemerintah Pusat meminta PT Pertamina untuk menyalurkan BBM Subsidi melebihi kuota yang ditentukan.
“Dan ini terbukti hingga September, kami sudah menyalurkan 297 ribu kiloliter Biosolar, padahal kuota sampai September itu hanya sampai 270 ribu. Jadi kami salurkan di atas alokasi yang sebenarnya,” kata Arwin, pada rapat koordinasi pengendalian dan pendistribusian jenis BBM di Aceh, yang berlangsung di ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis (5/1/2023).
Hal ini kemudian membuat kuota BBM Subsidi Biosolar untuk Aceh menjadi naik pada Triwulan IV dari 360 ribu kiloliter menjadi 410 ribu kiloliter.
Dari kebijakan tersebut, menurutnya, pemerintah pusat memiliki komitmen menaikkan kuota, sehingga alokasi BBM subsidi Solar untuk Aceh sebenarnya sudah cukup.
Lantas kenapa terjadi antrean kendaraan di SPBU?
Arwin Nugraha membenarkan kondisi di lapangan serupa dengan gambaran yang disampaikan oleh Komisi III DPRA, yakni terjadinya antrean panjang kendaraan di SPBU di Aceh.
Berdasarkan data realisasi penyaluran Solar subsidi pada tahun 2022 terjadi kenaikan rata-rata mencapai 1.130 kiloliter per hari.
Hal ini menurutnya jauh berbeda dengan realisasi tahun 2021 yang jumlah rata-rata penggunaan BBM subsidi Solar hanya 1.020 kiloliter per hari.
“Apakah mungkin kenaikan ini dikarenakan perekonomian yang wajar seperti angkutan barang atau orang sampai 20 persen kenaikannya?,” tanya Arwin Nugraha.
Inilah yang kemudian membuat PT Pertamina memberlakukan sistem subsidi tepat untuk mencegah permainan di lapangan.
Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan penggunaan BBM subsidi tidak tepat sasaran dapat diminimalisir karena adanya kuota yang diterapkan.
Selain itu, menurut Arwin, dengan adanya sistem tersebut, maka akan memudahkan PT Pertamina untuk melacak serta menemukan alamat pengguna BBM Subsidi secara tidak wajar tersebut.
“Sekarang sudah bisa langsung datanya, misalnya nanti ada stakeholder yang lain, penegak hukum, kita sudah bisa buka datanya. Ada 81 kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak lebih dari 800 liter dalam sepekan, luar biasa sekali,” kata Arwin. (IA)
