ABDYA — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) bersama Pemkab Aceh Barat melakukan penandatanganan MoU tentang perdagangan komoditi pertanian dan perikanan, dalam rangka mencegah inflasi daerah.
Penandatanganan nota kesepakatan itu dilakukan langsung oleh Pj Bupati Abdya Darmansah dan Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Effendi, yang berlangsung di lobi Kantor Bupati Abdya, Senin (30/1/2023).
Pj Bupati Abdya Darmansah mengatakan, MoU ini merupakan awal kerja sama yang sangat baik bagi Pemkab Abdya dan Aceh Barat.
“Dengan terjalinnya kerja sama ini akan semakin menambah pula suport system kedua belah pihak dalam upaya memajukan wilayah kerja masing-masing, utamanya dalam bidang pertanian dan perikanan,” katanya.
Darmansah mengajak seluruh jajaran Pemkab Abdya khususnya instansi terkait agar dapat bekerjasama dengan sungguh-sungguh.
“Tugas besar ini hanya dapat terwujud apabila kita semua mau dan mampu melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah kita bangun sejak hari ini,” katanya.
Disamping itu, ia juga mengajak segenap Pemerintah Aceh Barat untuk satukan langkah, saling bersinergi dan saling bahu membahu dalam bekerja sama guna mewujudkan tujuan bersama.
Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan untuk dua kabupaten di wilayah Barsela ini memiliki SDA yang sangat melimpah.
Hasil laut dan tani yang sangat berpotensi untuk mengantarkan Abdya dan Aceh Barat menjadi kabupaten yang lebih mandiri, unggul dan maju.
“Kami berharap, dengan lahirnya MoU ini, menjadi pijakan awal untuk kita ke depannya dalam meningkatkan dan lebih memfokuskan dua sektor agar semakin sistematis, berkualitas dan unggul,” ungkap Darmansah.
Sementara Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan tentang perdagangan komoditi pertanian dan perikanan antara Pemkab Abdya dan Pemkab Aceh Barat diyakini mampu menjadi langkah konkrit dan strategis dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat sekaligus turut menjadi upaya dalam pengendalian inflasi di masing-masing kabupaten.
Dalam hal ini, kata Mahdi, peran aktif tim pengendalian inflasi daerah (TPID) menjadi suatu komponen penting dalam mempersiapkan langkah-langkah antisipatif pengendalian inflasi.
“Upaya pengendalian inflasi tentunya memerlukan indikator yang tepat, sehingga dapat memetakan komoditas yang menjadi target pengendalian seperti pada umumnya beras, ikan, telur, daging ayam ras, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya,” pungkas Mahdi. (IA)
