BANDA ACEH — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh menyampaikan, pembiayaan perbankan di Aceh pada tahun 2022 sebanyak Rp 34,23 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,83%.
Sedangkan, market share pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di Aceh masih didominasi oleh dua bank besar yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah (BAS).
Pada 2022, BSI menyalurkan pembiayaan sebesar 50,44 persen dari total pembiayaan perbankan di Aceh senilai Rp 34,23 triliun.
Angka ini melampaui nilai pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah yang pada 2022 menyalurkan pembiayaan pada angka 46,51 persen dari total pembiayaan perbankan di Aceh.
“Untuk pembiayaan yang disalurkan BSI lebih besar yakni 50,44%, sementara pembiayaan Bank Aceh Syariah sebesar 46,51%. Sisanya 3 persen lagi disalurkan oleh perbankan lainnya,” ujar Kepala OJK Aceh Yusri pada penyampaian kinerja lembaga jasa keuangan di Aceh tahun 2022, Senin (30/1/2023).
Yusri menyebutkan pada tahun 2022 (yoy) total aset Bank Umum di Aceh tumbuh 5,58% menjadi Rp 48,54 triliun
Dari total aset tersebut, masih dikuasai oleh Bank Aceh Syariah yakni 56,53 persen, BSI sebesar 37,87 persen dan bank lainnya 5,60 persen.
Untuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan Aceh tahun tumbuh 0,80% menjadi Rp 39,63 triliun.
Dalam penghimpunan DPK ini, Bank Aceh Syariah juga masih dominan yakni 53,49 persen, BSI sebesar 40,70 persen dan bank lainnya 5,81 persen.
OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang beroperasi di Aceh, karena membukukan kinerja yang positif dan akseleratif di tahun 2022 pasca implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Kepala OJK Aceh Yusri menyampaikan, sepanjang tahun 2022 kinerja lembaga keuangan di Provinsi Aceh tumbuh positif.
“Sektor perbankan di Aceh saat ini sudah melakukan aktivitas berdasarkan prinsip syariah tumbuh akseleratif,” ujar Yusri.
Kinerja perbankan Aceh pada tahun 2022 menurut Yusri, jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja tahun 2021. Rasio pembiayaan bermasalah atau non perfoming finance (NPF) juga turun dan terjaga di angka 1,53%, relatif lebih baik dari rasio NPF nasional sebesar 2,41%.
Hal yang sama pada kinerja BPR/BPRS di Aceh, dimana total aset tumbuh 11,47% menjadi Rp 910,5 miliar, DPK tumbuh 3,33% menjadi Rp 533,40 miliar dan Pembiayaan tumbuh 14,88% menjadi Rp 593,87%.
Yusri menambahkan, meskipun komposisi penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi ke sektor rumah tangga masih cukup tinggi mencapai 60,55%, namun penyaluran pembiayaan berdasarkan kategori debitur untuk UMKM cenderung meningkat dan tahun 2022 tercatat sebesar 26,14%. (IA)
