BANDA ACEH — Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah Pusat membantu proses revitalisasi Simpang Tujuh Ulee Kareng Kota Banda Aceh lewat anggaran APBN.
Persimpanga jalan tersebut berada di pusat kota Banda Aceh. Kondisinya saat ini dinilai sangat semerawut. Di pinggir jalan ada pasar tumpah dan ruas jalannya pun kecil sehingga sering terjadi kemacetan setiap saat
Pemerintah Kota Banda Aceh berencana memugar jalan tersebut. Rencananya, ruas-ruas jalan akan diperlebar. Selain itu, nantinya akan dibangun jembatan layang sebagai tempat perlintasan tambahan bagi berbagai kendaraan.
Anggota Komisi V DPR RI Irmawan pun mendukung langkah tersebut. Ia menilai bahwa Simpang Tujuh Ulee Kareng memang perlu ditata.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun ingin agar Simpang Tujuh bisa menjadi ikon Kota Banda Aceh.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berusaha melakukan penataan Simpang Tujuh. Namun, kata Irmawan, Pemerintah Kota memiliki anggaran yang terbatas.
Oleh sebab itu, ia berharap agar Pemerintah Pusat memberikan bantuan.
“Karena ini, kan, masuk ke wilayah Kota Banda Aceh, jadi ternyata APBD Banda Aceh itu tidak cukup untuk membangunnya. Maka kita coba bawa teman-teman dari Komisi V dan Kementerian PUPR, mudah-mudahan ke depan bisa dibangun dengan anggaran dari APBN,” harapnya usai menijau Simpang Tujuh Ulee Kareng pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Banda Aceh, Kamis (2/2/2022).
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI lainnya Ruslan M. Daud. Ia menjelaskan bahwa setelah disempurnakannya Undang-undang tentang jalan, maka sudah seyogyanya Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam penataan jalan lintas kabupaten tersebut.
“Undang-undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 ini sudah disempurnakan. Jadi, tidak ada istilah lagi APBN tidak bisa masuk ke ruas-ruas jalan yang memang menghubungkan Kabupaten ataupun Provinsi,” jelasnya. (IA)
