BANDA ACEH— Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh meminta Pemerintah Aceh harus serius terkait pembangunan pelabuhan ekspor CPO (crude palm oil/minyak mentah sawit) di Aceh, sehingga tidak hanya sekedar wacana.
Pasalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah membuka kran ihwal pembangunan pelabuhan ekspor CPO di Aceh. Kesempatan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Semoga hal ini dipersiapkan dan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Aceh,” kata Sekretaris Apkasindo Aceh Fadhli Ali, Ahad (5/2)
Menirutnya, Aceh adalah salah satu daerah paling banyak pelabuhan di Indonesia, namun untuk pengapalan CPO belum ada pelabuhan yang representatif di Aceh. Hal itu juga disampaikan oleh disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Jum’at (3/2) saat berkunjung ke Aceh.
Fadhli menjelaskan, ketika adanya pelabuhan ekspor dapat mendukung sirkulasi pemasaran CPO, baik di dalam maupun luar negeri.
Berdasarkan data Apkasindo, luas perkebunan sawit di Aceh mencapai 535 ribu hektare. Lebih 50 persen di antaranya merupakan perkebunan sawit rakyat.
Fadhli menyebutkan, penanaman itu dilakukan sejak 1911 silam. Aceh pionir penanaman kelapa sawit di Indonesia bersama provinsi Sumatera Utara.
“Jauh sebelum Indonesia merdeka, Aceh sudah menghasilkan CPO,” sebut Fadhli.
Di kawasan barat-selatan Aceh, kata Fadhli, di Aceh Barat Daya (Abdya), Kecamatan Susoh, masih ada pelabuhan yang bongkar muat CPO. Namun kapal di sana tidak bisa bersandar, akibat infrastruktur yang kurang memadai.
Fadhli menyebutkan, CPO yang dibongkar muat di Pelabuhan Susoh itu dihasilkan dari PT Socfindo. Setiap bulan tertimbun di sana. “Proses pengapalannya dilakukan melalui pipa bawah laut,” kata dia.
Dimana kapal menyandar pada posisi 300 sampai 400 meter dari bibir pantai Desa Pulau Kayu.
Ia merasa heran mengapa Pemerintah Aceh sungguh lama membiarkan CPO dari Aceh itu diangkut dengan cara seperti itu keluar daerah.
Menurut Fadhli, apabila pelabuhan ekspor CPO di Aceh ada baik di wilayah barat-selatan atau utara timur Aceh akan mendongkrak perekonomian Aceh.
Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan akan menurun di Aceh.
Di samping itu, Fadhli menyebutkan, ongkos angkut CPO dari Pabrik Kelapa Minyak Sawit (PMKS) di Aceh mencapai Rp 500 per kilogram. Tingginya ongkos angkut CPO jadi komponen biaya penekan harga TBS (tandan buah segar) jadi murah.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan masyarakat Aceh saat ini paling banyak memperoleh keuntungan dari sawit. Sayangnya, proses ekspor dilakukan lewat provinsi lain.
Untuk itu, kata Budi, Aceh harus memiliki pelabuhan ekspor agar memudahkan proses ekspor minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Sehingga tak lagi harus mengekspor melalui provinsi lain. (IA)
