ACEH UTARA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram karena dua pabrik pupuk di Aceh berhenti operasi. Dua pabrik pupuk tersebut yakni pabrik pupuk milik Aceh Asian Fertilizer (AAF) dan juga Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan permasalahan utama yang menyebabkan berhentinya operasi kedua pabrik tersebut adalah karena kurangnya pasokan gas.
Jokowi juga mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2005 silam.
“Di Aceh ada 2 pabrik pupuk yang berhenti, Aceh Asean Fertilizer dan Pupuk Iskandar Muda. Problemnya gas, apakah kita kalau tidak cukup gas di dalam negeri kita gak bisa impor supaya pabriknya jalan?” ungkap Jokowi dalam Peresmian Pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda, Aceh, Jumat (9/1/2023).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif angkat suara mengenai hal itu. Arifin mengatakan bahwa permasalahan pasokan gas untuk pabrik pupuk di Aceh tersebut sudah tuntas diselesaikan.
“Kan sudah tuntas (permasalahan pabrik pupuk di Aceh). Sudah (tuntas), terus apa lagi, selama ini sudah aman,” tegas Arifin Tasrif saat mendampingi Presiden Jokowi meresmikan pabrik pupuk NPK PT PIM di Aceh Utara, Jum’at (10/2/2023).
Dia juga menjelaskan bahwa pasokan gas untuk pabrik pupuk di Aceh sudah diamankan hingga tahun 2023 ini. Memang, Arifin menambahkan bahwa salah satu blok Liquefied Natural Gas (LNG) di Aceh, yaitu Blok LNG Arun memiliki pasokan gas yang susut.
Namun begitu, Arifin mengatakan sudah ada dua blok yang dialihkan untuk menyuplai pabrik pupuk di Aceh.
“Kan gini, gas yang dari Aceh kan ada dua pabrik sudah habis, sebetulnya yang dari sumber dari Arun. Ada hanya dari Blok A sama Blok B untuk satu pabrik, pabrik satu lagi didukung sementara ini suplai LNG yang kita alihkan kebutuhannya 4 kali sampai 2023 sudah diamankan,” tambahnya.
Sebelumnya, Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal menjelaskan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/ LNG) pada tahun 2023 mendatang, awalnya PIM-1 merencanakan melalui impor. Namun, belakangan diketahui PIM-1 meminta alokasi gas dari dalam negeri.
Menurut Kemal, SKK Migas sendiri tidak terlibat terkait opsi impor yang dilakukan oleh PIM. Hanya saja, pihaknya mendapatkan informasi bahwa sejak pertengahan tahun 2022 PIM tengah mengupayakan impor LNG, serta telah mengirimkan permohonan rekomendasi impor LNG ke pemerintah.
“Mengingat impor LNG belum menunjukkan titik terang, sementara terdapat kebutuhan LNG di awal tahun 2023, PIM memohon kepada pemerintah untuk mendapat suplai LNG dari hulu,” ungkap Kemal kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/12/2022).
Dengan adanya situasi tersebut, SKK Migas pun berkomitmen memprioritaskan pasokan gas untuk domestik terlebih dahulu, termasuk untuk kebutuhan PIM di tahun 2023.
“Sebagai informasi, pada tahun 2022 dipasok 2 kargo LNG dari WK (Wilayah Kerja/ Blok migas) Mahakam pada bulan September dan Oktober 2022 untuk kebutuhan reaktivasi PIM 1,” kata dia. (IA)
