BANDA ACEH — Tutup dan segel tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kg, berbeda-beda di tiap daerah Kabupaten/Kota di Aceh, hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan.
Hal ini disampaikan Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Aceh Nahrawi Noerdin, menanggapi maraknya penjualan LPG ukuran kg di atas harga eceran tertinggi (HET) di kota Banda Aceh selama ini.
Menurut Nahrawi, banyaknya pengecer LPG melon dengan harga mencapi Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu per tabung di kios-kios belum tentu LPG tersebut berasal dari agen penyalur yang ada di Banda Aceh, dan bisa jadi dari kabupaten/kota lain.
Untuk memudahkan pengawasan ini maka tutup plastik pada tabung LPG 3 kg dibuat berbeda di tiap daerah. Tujuanya agar penyaluran gas elpiji subsidi tersebut tepat sasaran dan sebagai salah satu bentuk pengawasan, untuk menghindari penyimpangan.
“Lain kabupaten/kota lain warna plastic wrapnya, dengan beda warna ini kita dapat melihat asal kabupaten mana gas yang beredar di kios pengecer di kota Banda Aceh selama ini,” ujar Nahrawi Noerdin, dalam keterangannya, Selasa (21/2/2023).
Pengusaha yang akrab disapa Toke Awi ini merincikan, untuk kota Banda Aceh plastic wrap atau segelnya berwarna biru tua, Kabupaten Aceh Besar warna merah tua, Aceh Jaya warna kuning.
Kemudian Kabupaten Aceh Barat warna biru muda, Aceh Barat Daya warna merah muda, Aceh Selatan warna kuning.
Untuk Kabupaten Nagan Raya warna hijau tua, Kabupaten Pidie warna hijau muda, Pidie Jaya warna merah muda, Kabupaten Bireuen warna biru muda, kota Lhokseumawe warna kuning, Aceh Utara warna hijau tua.
Kabupaten Aceh Timur warna biru tua, kota Langsa warna merah tua, Aceh Tamiang warna hijau tua, Aceh Tengah warna merah tua, Aceh Tenggara warna hijau tua, Gayo Lues warna kuning.
Sementara kota Subulussalam berwarna merah tua, Aceh Singkil warna biru tua, dan kota Sabang warna hitam, serta Kabupaten Bener Meriah meriah berwarna putih.
“Jadi dengan melihat warna pada tutupnya ini kita bisa mengenali asal kabupaten mana gas melon tersebut beredar di Banda Aceh,” jelasnya.
Selain itu, Nahrawi berharap kepada Pj Wali kota Banda Aceh agar dapat lebih tegas dalam menjalankan aturan distribusi LPG ukuran 3 kg tersebut, karena dalam aturan sudah jelas bahwa LPG 3 kg sistem penjualannya dari agen penyalur ke pangkalan, kemudian dari pangkalan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
“Tidak ada aturan LPG ukuran 3 kg bisa dijual di kios-kios pengecer, jadi Pak Pj Wali Kota kita harap lebih jeli dalam hal ini,” tegasnya.
Nahrawi menambahkan, jika LPG ukuran 3 kg tidak beredar di kios-kios maka masyarakat penerima manfaat akan selalu mencukupi.
“Saya yakin LPG ukuran 3 kg yang dijual eceran tersebut merupakan hak masyarakat miskin, yang diperjualbelikan di atas harga HET,” pungkasnya. (IA)
