BANDA ACEH — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan terus melakukan intervensi dan pengawasan keamanan pangan untuk mewujudkan pangan aman yang akan berdampak pada upaya penanganan stunting dan generasi sehat di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto diwakili Asisten II Setdakab M Ali usai menandatangani komitmen bersama Advokasi Terpadu Program Prioritas Nasional Intervensi Keamanan Pangan tahun 2023 yang dilaksanakan di Banda Aceh, Rabu (22/2/2023).
“Bersama-sama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kita berkomitmen akan terus lakukan intervensi keamanan pangan untuk kesehatan generasi,” kata M Ali.
Ia menambahkan, selama ini pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta Dinas Aceh Besar melakukan penyuluhan Keamanan pangan dan pembinaan bagi pelaku usaha khususnya produksi kue hingga pelaku usaha tersebut mendapatkan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan hingga pendampingan untuk memperoleh izin halal.
“Upaya tersebut dilakukan selama ini sebagai bagian dari kepedulian pemerintah terhadap keamanan pangan dan menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 terkait pengawasan pangan,” sebut M Ali.
Sementara, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh Yudi Noviandi MSc Tech Apt mengatakan, advokasi terpadu program prioritas nasional intervensi keamanan pangan yang dilakukan tahun 2023, memprioritaskan kegiatan Interaksi keamanan pangan di desa, pasar dan sekolah.
“Kita prioritas 2 Desa, 2 Pasar dan 15 Sekolah Pangan Aman di Kabupaten Aceh Besar,” sebutnya.
Yudi menambahkan program advokasi tersebut baru dilakukan pada empat Kabupaten/Kota, di antaranya Kota Langsa, Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Besar.
“Forum koordinasi yang dibangun saat ini untuk berkontribusi dalam rangka keamanan pangan yang akan berdampak pada penanganan stunting, tidak hanya pangan yang cukup tetapi juga aman, bermutu dan bergizi,” ujar Yudi.
Sasaran advokasi terpadu program prioritas nasional intervensi Keamanan pangan tahun 2023 antara lain bagi 2 desa, 2 pasar dan 15 sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Turut hadir pada FGD tersebut Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Kankemenag, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Keuchik Gampong Wisata Nusa dan Lubok. (IA)
