BANDA ACEH – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh memberikan award atau penghargaan kepada Sekretariat Daerah (Setda) Aceh yang menjadi salah satu Pembina Pengelolaan Keuangan Terbaik pada lingkup KPPN Banda Aceh.
Pada kategori ini, selain Setda Aceh penghargaan juga diberikan Kepada Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh.
“KPPN Award 2022 diberikan kepada Satuan Kerja yang berkinerja terbaik di lingkup KPPN Banda Aceh pada semester II tahun 2022,” kata Plt Kepala KPPN Aceh Muhammad Hadad, dalam kegiatan yang diselenggarakan di AAC Dayan Dawood Banda Aceh, Kamis (23/2/2023).
Selain pada kategori Pembina Pengelolaan Keuangan Terbaik, KPPN Banda Aceh juga memberikan penghargaan pada 21 kategori, dimana salah satu lainnya adalah kategori Pemda dengan Penyaluran TKD Terbaik yang diberikan kepada Pemda Aceh Besar, Pidie dan Pidie Jaya.
Muhammad Hadad merinci, Kabupaten/Kota Lingkup KPPN Banda Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Pidie Jaya berhasil merealisasikan Dana Desa Tahun 2022 sebesar 100 Persen.
Sementara itu Kabupaten Pidie berhasil merealisasikan Dana Desa Tahun 2022 sebesar 99,99 Persen, sedangkan Kabupaten Aceh Besar merealisasikan Dana Desa tahun 2022 sebesar 99,75%.
Secara total, telah terealisasi dana desa sebesar Rp 1,144 triliun rupiah atau 99,90 persen darl total pagu sebesar 1,146 triliun rupiah.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendahraan (DJPb) Provinsi Aceh Izharul Haq, mengatakan prestasi tersebut harus ditindaklanjuti dan diteruskan pada tahun 2023.
“Semua ini tentu untuk menjamin APBN bermanfaat kepada rakyat,” kata Izharul Haq.
Ia berharap agar kualitas belanja bisa terus meningkat, dan setiap satuan kerja harus menentukan skala prioritas kegiatan.
Izharul Haq melanjutkan, dari sisi perencanaan sering terjadi revisi anggaran yang berakibat pada rencana anggaran baru terlaksana di triwulan IV. Karena itu ia meminta agar setiap Satker memperbaiki semua perencanaan menjadi lebih baik.
“Melihat dampak dari ketidaksesuaian rencana dan pelaksanaan itu sangat luar biasa. Karena itu perbaiki kembali bagaimana pelaksanaan anggaran di tempat kita masing-masing,” kata Izharul Haq.
“Kalau bisa upayakan jangan menumpuk di triwulan IV. Kalau di triwulan IV pastinya akan terdampak pada ekonomi tahun depan. Kita ingin APBN tahun ini harus bisa dirasakan tahun ini juga oleh masyarakat,” lanjut Izharul Haq. (IA)
