JANTHO — Dua legislator Aceh Besar dari Fraksi Partai Aceh dan Partai Golkar mengapresiasi kinerja Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto.
“Saya pikir Muhammad Iswanto telah berbuat maksimal dengan kapasitasnya saat ini sebagai seorang Pj Bupati,” kata Gunawan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar yang juga politisi Partai Aceh, Sabtu (11/3/2023)
Hal senada juga diungkapkan Muhibuddin Ibrahim, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Aceh Besar.
“Saya malah berpikir, statemen agar Pj Bupati Aceh Besar dievaluasi, lebih karena ketidaktahuan tugas dan fungsi utama seorang penjabat kepala daerah, mulai dari Pj Gubernur hingga Pj Bupati/Walikota,” tutur Ketua Golkar Aceh Besar yang akrab disapa Ucok Sibreh ini.
Menurut keduanya, Muhammad Iswanto telah berbuat maksimal untuk Aceh Besar, bahkan sudah melebihi ekspektasi tugasnya sebagai sosok Pj Bupati.
Semua itu dilakukan dalam kondisi dana daerah yang minus atau bahkan defisit. Tugas itu termasuk tugas rutin sebagai sosok kepala daerah untuk hadir dalam kesempatan seremoni atau undangan lainnya.
Sebagai sosok penjabat kepala daerah, Muhammad Iswanto mematuhi instruksi Pj Gubernur Aceh untuk aktif menjalin komunikasi dengan ‘Jakarta’ agar membawa pulang sesuatu ke daerah.
“Kita bicara realita! dengan networking eksternal yang kuat, Muhammad Iswanto telah membawa banyak kado untuk Aceh Besar, antara lain, penambahan kuota pupuk 6.000 ton, bantuan Allsintan dan Saprodi. Terakhir baru saja mendapatkan dua unit armada damkar luar negeri untuk Aceh Besar. Mungkinkah ini didapat dengan hanya diam dan tanpa berbuat,” ujar Gunawan, seraya menambahkan, kini Pj Bupati Ach Besar juga sedang mengupayakan pembukaan pintu tol di kawasan Saree, menyahuti aspirasi masyarakat setempat.
Sementara di bagian lain, Ucok Sibreh yang didampingi Sekretaris DPD Golkar Aceh Besar Saifuddin atau Cek Pon mengatakan, kehendak personal tentang perlunya dievaluasi Pj Bupati Muhammad Iswanto, adalah hal yang sangat keliru. Bahkan secara keras Ucok Sibreh mensinyalir adanya kemungkinan by order untuk bargaining tertentu. Hal inilah yang perlu diwaspadai.
Selain itu ditengarai jika keinginan itu karena tak mengerti dengan tugas pokok seorang penjabat kepala daerah, sesuai dengan amanah
Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 1 tahun 2018. Hingga muncullah statement yang terkesan asal ngomong.
“Jujur saya katakan, saat Muhammad Iswanto menjadi warga kehormatan Kementan, itu adalah bukti dari networking yang kuat hingga berbuah ragam kemudahan untuk sektor pertanian dan pangan di Aceh Besar,” tutur Ucok Sibreh.
Ucok mengingatkan, tugas utama seorang Pj Bupati bukanlah menggeber sektor pembangunan infrastruktur, karena juga dibatasi oleh Undang-undang. Salah satu tugas utama adalah menghadirkan kondisivitas keamanan dan stabilitas politik, serta menfasilitasi terwujudnya pesta demokrasi yang aman serta menggembirakan bagi masyarakat.
“Jangan tiba-tiba ada vonis tak berbuat apa-apa. Nanti jika naik sosok kepala daerah definitif, baru kita minta realisasi janji-janjinya saat kampanye. Sekali lagi mari kita bicara dengan tidak mengedepankan perasaan, tapi bicaralah menurut ketentuan,” tegas Ucok Sibreh.
Pada sisi lain Ucok kembali mengungkapkan jika dilihat secara objektif sesuai ketentuan yang ada, Muhammad Iswanto telah jauh berbuat di luar kapasitas sebagai seorang Penjabat Kepala Daerah.
Salah satunya adalah mewujudkan Aceh Besar yang bersih dan nyaman melalui program ‘Satu Jam Memungut Sampah’ yang kini telah menyasar sebagian besar kawasan Aceh Besar hingga Pulo Aceh sekalipun.
Selain itu, salah satu yang paling fenomenal adalah merealisasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Lambaro dengan puluhan jenis pengurusan pelayanan publik, setelah bertahun-tahun mangkrak. Bahkan kini MPP Aceh Besar telah menjadi ajang kaji tiru daerah lain di Aceh hingga luar Aceh.
Sementara Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto yang dihubungi secara terpisah terkait sinyalemen evaluasi itu, dengan tegas menolak untuk berkomentar.
“Biarlah saya terus bekerja dan berkarya untuk masyarakat Aceh Besar. Adalah hak siapapun untuk menilai, apakah dengan mata batin atau dengan segala kepentingan,” tandas Iswanto. (IA)
