LAMBARO — Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menegaskan, pelaksanaan operasi pasar murah gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg yang kini berlangsung di beberapa titik dalam wilayah Aceh Besar, semata mata untuk mempermudah masyarakat mendapatkan gas 3 kg dengan harga murah, di tengah kondisi harga yang melambung saat ini.
Hal itu diungkapkan Iswanto saat memantau langsung penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi pada Operasi Pasar Murah yang digelar Pertamina di halaman Meunasah Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, dari pagi hingga menjelang siang, Selasa (2/5).
“Beberapa waktu lalu kita surati Pertamina agar menggelar Operasi Pasar Murah gas LPG 3 kg, karena begitu banyak keluhan terkait harga gas dari masyarakat. Alhamdulillah permintaan kita direspon Pertamina, hingga direalisasikan gas murah di Aceh Besar,” kata Iswanto, Selasa (2/5).
Menurut Iswanto, Pertamina menggelar operasi pasar murah di 15 lokasi dalam wilayah Aceh Besar. Sejauh ini sebanyak 5 lokasi di antaranya telah digelar operasi pasar gas murah 3 kg.
Lebih lanjut, kata Iswanto, pihaknya bekerja sama dengan TNI/Polri akan terus mengontrol dan mengawasi pasar dan pedagang agar, harga jual gas LPG tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Warga tampak antusias mengantre untuk mendapatkan tabung gas murah. Per KK berhak membeli 1 unit tabung gas, sebagai upaya pemerataan.
Gas LPG 3 kg dalam kegiatan pasar murah itu dijual dengan harga Rp 18.000 per tabung. Harga tersebut lebih murah dari yang dijual di pangkalan sebesar Rp 22.000, dan lebih murah lagi dibanding harga yang dijual di eceran.
“Di eceran per hari ini dijual Rp 35.000 per tabung, jadi sangat bersyukur dengan adanya pasar murah ini,” kata Burhan, salah seorang warga Kecamatan Ingin Jaya yang ikut mengantri untuk membeli gas murah.
Sementara Ketua Himpunan Wiraswasta Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Wilayah Aceh, Nahrawi Nurdin, mengatakan, Operasi Pasar Murah digelar Pertamina di tiga kabupaten/kota, yaitu, Aceh Barat Daya, Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
Operasi pasar murah digelar jika ada pemerintah daerah yang merespon keluhan masyarakatnya kepada Pertamina.
“Pemerintah perlu sering melakukan pengawasan, jika ada temuan maka laporkan pada Pertamina,” ujar pria yang akrab disapa Toke Awi itu. (IA)
