BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menandatangani nota kesepakatan dengan sepuluh rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dengan para direktur dari 10 rumah sakit vertikal, di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa 27 Juni 2023.
Adapun 10 rumah sakit vertikal Kemenkes yang menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Aceh adalah:
RS Kanker Dharmais dan RSUP H. Adam Malik tentang Pengampuan Pelayanan Kanker.
RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tentang Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular.
RS Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta dan RSUP H Adam Malik MoU tentang Pengampuan Pelayanan Stroke
RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo
Nota Kesepahaman MoU tentang Pengampuan Pelayanan Uronefrologi.
RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo dan RSUP H. Adam Malik MoU tentang Pengampuan Pelayanan di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak antara Pemerintah Aceh dengan
RSUP Persahabatan dan RSUP H.Adam Malik MoU tentang Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo MoU tentang Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus
RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo dan RSUP H Adam Malik MoU tentang Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi
RS Penyakit Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso dan RSUP H Adam Malik MoU tentang Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (PIE)
Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor MoU tentang Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kesehatan atas perhatiannya kepada masyarakat Aceh.
“Terima kasih atas bantuan bapak sehingga kehadiran pemerintah pusat terasa sampai seluruh wilayah Aceh,” kata Achmad Marzuki saat penandatanganan kerja sama.
Achmad Marzuki menyebutkan, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kesehatan di Aceh. Saat ini teknik medik terus berkembang.
Dengan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, kata Achmad Marzuki, Aceh juga akan terus mengembangkan teknologi dan kemampuan yang ada, sebagai bagian dari layanan kesehatan yang harusnya diperoleh masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kerja sama tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memberikan layanan kesehatan prioritas untuk masyarakat Aceh.
Ia menyebutkan salah satu pilar transformasi kesehatan adalah bagaimana rumah sakit di daerah bisa menangani penyakit utama seperti stroke, jantung dan kanker.
Dengan demikian para pasien bisa ditangani di daerah sehingga tidak perlu berobat hingga ke luar kabupaten/kota bahkan sampai ke Jakarta.
Atas dasar itulah pemerintah pusat membuat jejaring pengampuan dengan tujuan meningkatkan akses layanan rujukan terbatas, peningkatan mutu pelayanan rujukan kesehatan, pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring rumah sakit, serta dukungan pemenuhan kebutuhan SDM.
Ruang lingkup jejaring pengampuan adalah ke rumah sakit provinsi dan rumah sakit kabupaten/kota di Aceh. Nantinya secara bertahap kementerian kesehatan akan mendistribusikan alat medis dengan teknologi modern untuk bisa dioperasikan di rumah sakit Aceh.
“Tentu dengan layanan ini masyarakat tidak perlu ke luar Aceh untuk berobat dan pastinya cukup dengan dilayani dengan baik di kabupaten dan kota. Jika memang harus, cukup dibawa ke provinsi,” kata Budi Gunadi Sadikin yang mengikuti kegiatan itu secara virtual. Intinya tujuan kita adalah dokter di daerah itu lebih siap dan alatnya lengkap tersedia.”
Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya menginginkan agar nantinya Rumah Sakit Rujukan Utama di Provinsi punya layanan bedah jantung terbuka dan bedah otak terbuka.
“Syukur jika nanti bisa transplantasi organ,” kata dia. Untuk itu ia berpesan agar pemerintah Aceh segera mempersiapkan dokter-dokter ahli.
“Saya sangat menginginkan putra Aceh yang jadi dokter di Aceh. Bantu saya mempersiapkan dokter ahli karena begitu alatnya masuk dan nggak ada yang mengoperasikan (alatnya) saya bingung,” kata Menkes.
Menteri Kesehatan juga meminta agar Gubernur bisa mengajak pulang dokter-dokter asal Aceh yang berkarir di luar Aceh.
“Pak gubernur bisa memberikan rekomendasi agar mereka bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Tapi mereka ajak pulang nanti setelah pendidikan spesialis,” kata Budi.
Budi Sadikin melanjutkan jika nanti alat dan sumber daya manusia sudah tersedia, maka tugas pemerintah adalah
meningkatkan rumah sakit rujukan provinsi dan rujukan daerah agar kualitas lebih baik bahkan harus mendekati rumah sakit rujukan nasional.
Untuk itu, Budi Sadikin berpesan agar para direktur rumah sakit vertikal membantu rumah sakit daerah di Aceh agar kualitasnya meningkat.
Kepada Menteri Kesehatan, Pj Gubernur Aceh juga meminta agar pemerintah pusat membuka slot pegawai negeri sipil kepada dokter spesialis yang belum terikat dengan status pegawai.
Saat ini ada beberapa dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit rujukan provinsi dan daerah namun status mereka belum lagi menjadi Aparatur Sipil Negara.
Menjawab permintaan Pj Gubernur, Menteri Kesehatan menegaskan jika Kementerian Kesehatan akan memprioritaskan para dokter spesialis untuk diangkat menjadi pegawai.
Ia meminta agar pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk mendata para dokter spesialis yang tersebar di seluruh Aceh tersebut.
Data mereka akan dikirimkan ke kementerian kesehatan untuk dipelajari sebelum nantinya diangkat menjadi pegawai negeri.
Hadir dalam acara itu para perwakilan Forkopimda Aceh, para asisten dan staf ahli gubernur, beberapa kepala SKPA dan Kepala Biro di Setda Aceh, Direktur dan pejabat struktural di lingkungan kementerian kesehatan, dan para Direktur Rumah Sakit Pengampu Layanan Nasional. (IA)
