BANDA ACEH — Upaya Anggota DPR RI asal Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengampanyekan kesuksesan Bakri Siddiq seakan-akan menunjukkan adanya kepentingan Illiza agar sosok Bakri Siddiq ditunjuk kembali sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh di tahun kedua.
“Sejak kapan mengkampanyekan seorang Pj Kepala Daerah jadi tanggungjawab moral seorang wakil rakyat, tentunya ini sudah salah kaprah. Tugas penting dari seorang wakil rakyat itu bagaimana mendengarkan keluhan rakyatnya lalu menyampaikan dan memperjuangkan agar hal tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah,” ujar Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Banda Aceh, Razikin, Ahad, 9 Juni 2023.
Razi menjelaskan, sebelumnya mantan Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq sempat sesumbar dengan mematok target, menurunkan angka stunting di Kota Banda Aceh menjadi 5 persen pada akhir tahun 2022 lalu.
Itu disampaikan saat membuka acara Rembuk Stunting yang digelar Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, di Hotel Kyriad Muraya, Jum’at, 18 November 2022.
“Nyatanya apa? per 31 Mei 2023 masih berada di angka 10,07 persen. Jauh dari sesumbar yang dijanjikan oleh Bakri Siddiq kepada masyarakat Banda Aceh. Jadi persoalan stunting di Banda Aceh itu belum sesuai bahkan jauh dari janji mantan Pj Walikota Bakri Siddiq,” jelasnya.
Kemudian, kata pria yang akrab disapa Razi itu, problematika kenaikan utang Pemko dari sisa Rp 23 miliar menjadi Rp 105 miliar berdasarkan hasil audit BPK pada tahun 2022 tentunya bukanlah sebuah capaian seperti yang diungkapkan Illiza Saaduddin Djamal, tapi justru kondisi utang yang membludak itu malah menunjukkan kegagalan.
“Rasionalisasi anggaran sebagai bentuk pencermatan anggaran sudah dilakukan oleh Bakri Siddiq pada APBK Perubahan 2022, namun nyatanya jangankan untuk melunasi utang sebelumnya Rp 23 miliar itu, malah membuat utang Pemko menjadi Rp 105 miliar. Jika ini dianggap bagian capaian, maka malah menunjukkan ada stunting dalam berpikir,” sebutnya.
Menurut Razi, sebagai wakil rakyat semestinya bisa lebih mendengarkan keluh kesah dan jeritan para rekanan Pemko yang telah menyelesaikan tanggung jawabnya pada tahun 2022, namun tak kunjung diberikan haknya hingga saat ini sudah memasuki awal triwulan III tahun anggaran 2023.
“Seharusnya kita melihat lebih jauh, setiap rekanan itu punya buruh dan pekerja yang harus dibayar upahnya. Jika uang rekanan itu tak dibayar bagaimana mereka memberikan upah kepada buruhnya,” kata Razi mengaku prihatin.
Dia menambahkan, pernahkah seorang wakil rakyat memikirkan tentang nasib ASN yang rata-rata gajinya sudah membayar pinjaman atau kredit, sementara TPP yang diharap untuk memenuhi kebutuhannya malah tak dibayar hingga 5 bulan.
Begitu pula dengan tunjangan beban kerja yang menjadi harapan tenaga kontrak hingga ASN juga tak diberikan.
“Apa mungkin pemerintahan akan harmonis dan pelayanan publik maksimal, jika hak para pemberi layanan justru tak diselesaikan,” imbuhnya.
Tak sebatas itu, kata Razi, janji mantan Pj Walikota Bakri Siddiq kepada para atlet PORA sebesar Rp 20 juta per orang hingga janji kepada petugas kebersihan Rp 887 juta juga belum dituntaskan.
“Seharusnya yang seperti ini yang didengar dan diperjuang, itu baru namanya tanggung jawab moril seorang wakil rakyat,” tegas Razi.
Masih kata Razi, persoalan yang tak kalah memilukan dan memprihatinkan di ibukota Provinsi Aceh itu selama Bakri Siddiq memimpin yakni melemahnya penegakan syariat Islam hingga terkesan terjadinya pembiaran pergaulan bebas.
“Berdasarkan data, telah dirilis per Februari 2023 bahwa kasus HIV/AIDS di Banda Aceh itu sudah melambung signifikan, bayangkan sudah mencapai 193 kasus. Ini juga diakibatkan oleh lemahnya upaya pemerintah dalam penegakan syari’at Islam hingga sikap acuh tak acuh dan pembiaran terjadinya pergaulan bebas di ibukota bumi serambi mekkah,” bebernya.
Terakhir, Razi meyakini bagi pemerintah pusat kepentingat rakyat jauh lebih penting daripada kepentingan perpanjangan jabatan seorang Pj Kepala Daerah.
“Jika seorang wakil rakyat turun langsung, dan merasakan serta memahami persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka hampir tak ada alasan baginya untuk memperjuangkan Bakri Siddiq kembali memimpin Banda Aceh ini. Justru jika kita menggunakan nurani, kita akan mendorong sesegera mungkin dilakukan penyegaran jabatan Pj Walikota agar road map penyelesaian persoalan di Banda Aceh dapat direalisasikan sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya. (IA)
