BANDA ACEH — Wilayah Provinsi Aceh mengalami puluhan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai dampak dari El Nino yang kini semakin terlihat nyata.
Hingga Juni 2023, kejadian Karhutla di Aceh menduduki peringkat pertama atau terbanyak se-Indonesia.
“Ini ancaman nyata, Pemerintah Aceh tidak boleh lengah, karena bukan hanya Karhutla saja, kekeringan hingga krisis air dan juga banjir akibat anomali cuaca perlu diwaspadai,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh Ahmad Shalihin dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
Berdasarkan data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total kejadian Karhutla di Indonesia mencapai 206 kejadian dan didominasi oleh Provinsi Aceh yaitu sebanyak 53 kali hingga Juni 2023. Kemudian disusul Kalimantan Tengah 35 kali kejadian.
Sementara menyangkut dengan luas Karhutla berdasarkan data dari sipongi.klhk, total Karhutla di Aceh hingga Juni 2023 sudah mencapai 491,8 hektar.
Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah yang paling tinggi terjadi Karhutla, yaitu mencapai 117,7 hektar, disusul Aceh Tengah 78,5 hektar dan Kota Subulussalam 75,5 hektar.
Ahmad Shalihin menyebutkan, dampak dari El Nino kini semakin terlihat nyata, kerentanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai serius mengancam tanah Aceh.
Kenaikan suhu di berbagai daerah, cuaca ekstrem, hingga berpotensi banjir bandang yang bisa mengancam nyawa manusia.
Terlebih dunia saat ini tengah memasuki krisis iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya, diperburuk oleh fenomena alam ini. El Nino adalah pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.
Pemanasan SML meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak El Nino terjadi pada Agustus-September 2023. Dampak dari fenomena alam itu adalah kekeringan, sehingga sangat rentan terjadi Karhutla maupun banjir hidrometeorologi basah.
Menurut Om Sol, sapaan akrab Ahmad Shalihin, bila Pemerintah Aceh lengah dan tidak memiliki strategi yang terintegrasi dalam mengatasi hal ini. Maka dikhawatirkan akan berdampak pada kekeringan hingga krisis air, baik untuk dikonsumsi maupun lahan pertanian dan perkebunan.
Bila ini terjadi, dampak jangka panjang, sebutnya, produktivitas pangan atau berdampak pada ketahanan pangan.
Karena sangat berpotensi banyak gagal panen karena krisis air atau kekeringan dampak dari El Nino tersebut.
“Ancaman kelaparan juga bisa terjadi, tentu ini cukup berbahaya bila tidak segera dicari solusi, terutama terkait dengan Karhutla,” tuturnya.
Dampak nyata dari efek El Nino sudah mulai terlihat di depan mata di Aceh. Kejadian Karhutla tertinggi seluruh Indonesia merupakan peringatan bagi Pemerintah Aceh untuk segera mengatasinya.
Begitu juga dengan kekeringan, sebutnya, dari total kejadian seluruh Indonesia sebanyak 18 kejadian kekeringan, Aceh masuk empat besar. Meskipun Jawa Tengah tertinggi sebanyak 11 kejadian, Jawa Barat 3 kejadian, Jawa Timur 3 kejadian dan Aceh satu kejadian.
“Tetapi ini tidak boleh diremehkan, karena cukup berpotensi dilanda kekeringan, apa lagi karhutla Aceh tertinggi dari seluruh Indonesia,” sebutnya.
Ancaman lainnya bila Karhutla terus meluas dampak dari El Nino ini tidak segera diatasi adalah bencana asap yang mengakibatkan pada kesehatan masyarakat.
Berkaca pengalaman pada 2015-2016, yang menyebabkan Karhutla di Indonesia mencapai 2,6 juta hektar. Terjadi bencana asap hingga ke Malaysia dan Indonesia mengalami kerugian ekonomi hingga Rp 221 triliun.
“Meskipun tidak semua wilayah bakal terjadi kekeringan, bisa saja ada yang banjir atau bencana lainnya, karena tidak semua wilayah memiliki dampak yang sama,” tegasnya.
Sedangkan untuk Aceh, sebutnya, berdasarkan data sementara diperkirakan yang paling terancam adalah Karhutla dampak dari El Nino. Mengingat 74 persen kejadian Karhutla di Indonesia terjadi di Aceh hingga Juni 2023.
Karenanya WALHI Aceh mengimbau Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi yang kuat dan siap siaga dalam mengatasi potensi bencana yang timbul fenomena El Nino.
Pemerintah juga harus memiliki perencanaan anggaran dan fasilitas untuk masyarakat yang mengungsi jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Aceh. Karena perencanaan mitigasi kebencanaan yang baik harus sigap dan cepat. Terutama persoalan pendanaan yang mudah diakses ketika bencana datang.
“Selama ini yang jadi masalah pada kesediaan dana, pemerintah sering panik dengan pendanaan, karena tidak dipersiapkan secara matang sebelumnya, maka ini perlu segera dipersiapkan dan ada alokasi dana khusus untuk menghadapi setiap bencana,” tegasnya.
Selain itu, kata Ahmad Shalihin, Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota juga harus segera melakukan pendataan wilayah yang berpotensi terdampak dari fenomena El Nino atau bencana alam lainnya.
Sehingga akan memudahkan melakukan penanganan maupun perencanaan, baik upaya mitigasi maupun evakuasi saat bencana datang.
Hal yang jauh lebih penting lagi, sebutnya, distribusi pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat harus segera dilakukan.
Terutama pemerintah kabupaten/kota harus mensosialisasikan secara masif dampak dari fenomena alam tersebut. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi utuh terkait berbagai dampak dari fenomena alam tersebut.
“Penyebaran informasi secara masif harus disegerakan dan ini sangat mendesak segera dilakukan. Sehingga bisa meminimalisir dampak kerugian dan korban jiwa, harta benda akibat El Nino,” ujarnya.
Kemudian pemerintah juga harus mempersiapkan peralatan yang cukup dan personel yang terlatih untuk mengatasi berbagai bencana yang sewaktu-waktu terjadi di Aceh dampak dari berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh.
Untuk peralatan kebencanaan dan personel juga harus dipersiapkan dengan matang harus standby selama 24 jam, dan tidak boleh lengah. (IA)
