JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar meraih penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan dari Pemerintah Pusat.
Aceh Besar menyabet penghargaan untuk kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah tahun anggaran 2023 periode pertama.
“Alhamdulillah, capaian ini semua atas kerjasama kolaboratif serta sinergitas lintas sektor di Pemkab Aceh Besar, mulai dari jajaran Legislatif, Forkopimda, OPD serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sekaligus menjadi bukti dari komitmen kami untuk mengendalikan inflasi secara berkelanjutan di Aceh Besar,” ujar Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, Senin (31/7/2023) di Jakarta
Penghargaan pengendalian Inflasi itu diganjar dengan insentif fiskal untuk Aceh Besar itu diserahkan, Senin (31/7/2023) pagi di Hall Sasaa Bhakti Praja di Gedung Utama Kemendagri, Jakarta.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pemkab Aceh Besar yang dinakhodai Muhammad Iswanto, selama ini konsisten untuk untuk mengendalikan inflasi. Beberapa cara dilakukan, terutama dengan pperasi pasar murah yang berlangsung sejak setahun terakhir, hingga kini.
Operasi Pasar dilakukan dengan menggandeng Pemerintah Aceh, Perum Bulog Aceh, bersama instansi terkait seperti Kodim 0101/KBA, Lanud SIM, Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Besar, Kejari serta BUMN/BUMD di Aceh Besar.
Bahkan Pemkab Aceh Besar juga melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg, dengan menggandeng Hiswana Migas serta Pertamina. Tujuannya agar masyarakat Aceh Besar benar benar menikmati gas dengan harga subsidi dari pemerintah.
Sebelumnya, dengan menggandeng Dinas Perikanan Aceh, Pemkab Aceh Besar juga melakukan pembagian ikan segar pada beberapa titik dalam wilayah Aceh Besar.
“Kita lakukan operasi pasar sembako dan gas itu secara merata di Aceh Besar, agar semua rakyat bisa menikmatinya, di antara tekanan inflasi yang menginti. Alhamdulillah masyarakat benar benar menikmatinya,” tutur Iswanto.
Menurut Pj Bupati Aceh Besar, penghargaan tersebut diberikan dengan berbagai indikator. Disamping itu tim pusat melakukan supervisi dengan mendatangi atau menghubungi langsung lembaga yang kompeten dan punya data konkret tentang kondisi lapangan di daerah yang dinilai.
“Misalnya mereka mentracking melalui Badan Pusat Statisik (BPS) atau lembaga lainnya. Sehingga data yang didapat juga sesuai kondisi riil lapangan dan tidak ada campur tangan daerah yang dinilai,” tandas Iswanto.
Selain melakukan operasi pasar, Iswanto bersama jajaran legislatif, Forkopimda dan OPD juga melakukan pemantauan langsung ke pasar pasar di Aceh Besar, terutama Pasar Induk Lambaro yang menjadi pusat perdagangan yang bukan hanya untuk Aceh Besar, namun juga Kota Banda Aceh dan Aceh Jaya.
“Kami juga melakukan pemantauan ke pasar pasar tradisional bersama jajaran Forkopimda dan Legislatif Aceh Besar, sesuai dengan permintaan Pak Mendagri, saat Zoom Meeting pengendalian inflasi setiap hari Senin. Alhamdulillah, upaya bersama dengan jajaran OPD, berbuah hasil. Karena itu pula saya mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh jajaran Legislatif, Forkopimda, DPRK, OPD dan TPID Aceh Besar yang telah bekerja keras untuk mewujudkan penghargaan ini,” tutur Pj Bupati Aceh Besar itu.
Sesuai data yang dikeluarkan Kemendagri, penghargaan Insentif Fiskal itu diberikan untuk tiga provinsi (DKI Jakarta, Kalimantan Tengah dan Gorontalo). Hanya 24 kabupaten dari 419 kabupaten di Indonesia. Sebanyak empat posisi teratas diborong oleh empat kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan dan Gayo Lues.
Penghargaan serupa juga diraih enam kota dari 98 kota di Indonesia. Salah satu dari enam peraih dengan status Kota itu, adalah Kota Langsa.
“Semua berkat kerja sama dan sama-sama bekerja selama ini dan semoga penghargaan yang diberikan kepada kita semakin memotivasi seluruh jajaran pemeritah Aceh Besar untuk terus berbuat demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat,” demikian Iswanto. (IA)
