BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki didesak untuk mengevaluasi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Aceh Almuniza Kamal terkait pelaksanaan Aceh Vespa Festival 2023 yang dinilai boros anggaran APBA hingga mencapai Rp 1 miliar.
Hal itu disampaikan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA) saat melakukan aksi demo di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, kawasan Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis pagi (3/8/2023).
“Ini merupakan bentuk pemborosan APBA dan membawa image negatif untuk daerah. Pemborosan anggaran hingga Rp 1 miliar mencerminkan kurang profesionalnya pengelolaan anggaran dari pihak yang terlibat. Hal ini dapat mencoreng citra daerah sebagai tujuan pariwisata yang unggul dan dapat dipercaya,” ujar Koordinator lapangan GEMPA, Mukhlis.
Ia menyebutkan, pihaknya merasa prihatin dengan adanya pelaksanaan even Aceh Vespa Festival tahun 2023, yang dinilai merugikan dan meresahkan rakyat Aceh.
GEMPA, sebut Mukhlis, memahami bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan pihaknya juga menyambut positif inisiatif mengadakan berbagai acara guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
“Kami ingin mengekspresikan keprihatinan terhadap dampak negatif dari Aceh Vespa Festival yang telah berlangsung. Even ini seharusnya menjadi momen kegembiraan dan kebersamaan bagi warga Aceh, sayangnya telah berubah menjadi sumber ketidakpuasan dan kekecewaan,” ujarnya.
Semestinya, tegas Mukhlis, even ini menjadi ajang mempromosikan pariwisata dan memperkenalkan budaya daerah, ternyata menyisakan banyak masalah dan dampak negatif bagi masyarakat.
GEMPA juga memparkan beberapa poin permasalahan dalam aksi demo tersebut.
Kebisingan. Even Aceh Vespa Festival 2023 ini menyebabkan gangguan kebisingan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga setempat dan wisatawan yang sedang berlibur di wilayah tersebut. Dampak kebisingan ini berpotensi mengganggu ekosistem alam dan dapat merusak kualitas lingkungan hidup;
Festival ini juga telah menyebabkan kemacetan lalu lintas di beberapa wilayah, mengakibatkan hambatan dalam mobilitas warga setempat dan kunjungan wisatawan.
Kemacetan lalu lintas dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan yang ingin menikmati objek wisata dengan leluasa.
Pelaksanaan Aceh Vespa Festival yang tidak terkelola dengan baik juga meninggalkan dampak negatif pada lingkungan, seperti asap bermotor, sampah yang berserakan dan kerusakan infrastruktur akibat penggunaan kendaraan bermotor yang besar dalam jumlah besar. Beberapa daerah yang dilalui rombongan vespa menimbulkan debu jalanan yang mengganggu pernapasan wisatawan lainnya.
GEMPA merasa pelaksanaan even Aceh Vespa Festival kurang diawasi dengan baik oleh pihak berwenang. Sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa even ini berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak meresahkan masyarakat setempat.
Atas dasar masalah yang muncul, GEMPA menyampaikan tuntutan, antara lain, Pemerintah Aceh harus melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Aceh Vespa Festival 2023 dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk
mengurangi dampak negatifnya.
Pihak penyelenggara even Aceh Vespa Festival agar lebih memperhatikan aspek lingkungan, kenyamanan masyarakat, dan dampak kebisingan, serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait.
Adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran selama pelaksanaan even Aceh Vespa Festival 2023 yang meresahkan, termasuk sanksi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab
Peningkatan komunikasi dan partisipasi aktif warga masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan even besar di Aceh.
“Pj Gubernur Aceh harus mengevaluasi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh,” pungkasnya. (IA)
