BANDA ACEH — Agenda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh yang menyelenggarakan Aceh Vespa Festival pada 28-31 Juli 2023 dengan menghabiskan anggaran mencapai sejumlah Rp 1 miliar masih menyisakan sorotan dan kritikan dari sejumlah pihak.
Kegiatan dinilai sebagai bentuk hura-hura menggambarkan anggaran dan telah menjadi cerminan bahwa Pemerintah Aceh khususnya Disbudpar tidak mampu melahirkan program-program pemerintah yang dibutuhkan rakyat.
Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST MKes menyebutkan, tidak ada urgensinya Aceh Vespa Festival di tengah kondisi Aceh sebagai yang masih tingginya kasus stunting di Indonesia, kemiskinan tertinggi di Sumatera, dan kualitas pendidikan juga terendah di Sumatera.
“Aceh Vespa Festival 2023 itu seyogianya adalah agenda kelompok vespa antik yang peran pemerintah cukup hanya memberi bantuan kelancaran pelaksanaan tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar mencapai Rp 1 miliar,” ujar Nasrul Zaman, Jum’at (4/8/2023).
Menurutnya, kalau dikaitkan oleh pihak Disbudpar Aceh acara itu dihadiri oleh peserta dari luar Aceh itu juga soal biasa karena sangat banyak agenda pertemuan maupun rapat kerja yang mengikutserakan peserta dari luar Aceh selama ini.
Berbagai kegiatan yang mendatangkan peserta dari luar Aceh itu juga dapat berlangsung dengan baik dan nyaman tanpa ada bantuan pendanaan dari pemerintah.
Karenanya, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sejak sekarang pada tahun kedua menjabat maka sudah bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh SKPA seperti Disbudpar Aceh.
“Saya pikir perlu ada evaluasi menyeluruh, agar semasa kepemimpinan Pj Gubernur Aceh kemanfaatan kepemimpinannya bisa diingat dan dihargai oleh masyarakat Aceh,” sebutnya. (IA)
