JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo) Nezar Patria menyampaikan, dengan Dana Otonomi Khusus, seharusnya bisa membuat Aceh lebih sejahtera.
Nezar mencatat, dari 2008 hingga 2022, tercatat sudah Rp 95,9 triliun Dana Otsus yang diterima Aceh. Dana itu akan berakhir pada 2027. Kini, kata Nezar, dirinya mendengar sedang dilakukan upaya-upaya untuk meminta perpanjangan Dana Otsus.
Hanya saja, Nezar mengingatkan pada 2020, Presiden Joko Widodo sempat mempertanyakan tata kelola penggunaan dana otonomi khusus Aceh yang disebutnya sebagai uang yang besar tetapi masih muncul tanda tanya: apakah sudah bermanfaat bagi rakyat? Apakah sudah tepat sasaran?
“Pertanyaan itu muncul mengingat angka kemiskinan di Aceh masih tinggi yakni 14 persen. Angka yang besar, kata Presiden. Karena itu Bapak Presiden meminta agar kita semua memberi perhatian penuh ke sana lewat program-program yang didesain untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Nezar Patria.
Pernyataan itu disampaikan Nezar Patria saat mengikuti prosesi adat peusijuek (tepung tawar) di Wisma Taman Iskandar Muda di kawasan Guntur, Setiabudi, Jakarta, pada Selasa malam (15/8/2023).
Prosesi peusijuek melibatkan Majelis Adat Aceh (MAA) Cabang Jakarta, Taman Iskandar Muda, dan Diaspora Global Aceh. Acara peusijuek Nezar bersama bersama istri ini sekaligus memperingati Hari Damai Aceh yang sudah 18 tahun.
Dalam sambutannya, Nezar Patria mengingatkan agar Aceh perlu memikirkan jalan keluar alternatif seandainya Dana Otsus tidak lagi diperpanjang di masa depan.
Dia mengatakan ada harapan besar bahwa generasi muda Aceh, terutama Gen Z, kini lebih beradaptasi dengan zaman di era digital. Gen Z di Aceh saat ini, katanya, punya mimpi dan kesempatan yang melampaui generasi lama.
“Tugas kita yang di sini malam ini adalah membuka jalan untuk mereka, para generasi penerus,” ujarnya.
Pengalaman pahit selama konflik bersenjata di Aceh, kata Nezar, hendaknya menjadi pelajaran, sebagai modal pengalaman, pengetahuan, dan bijak dalam melangkah menyongsong masa depan Aceh yang lebih baik.
Menurut Nezar, perdamaian telah membuka peluang politik bagi Aceh untuk memberikan terbaik bagi masyarakat. Politik yang mengabdi kepada publik.
“Buah dari perjuangan panjang dan titik kompromi itu adalah suatu sistem demokrasi lokal yang berkuasa untuk mengatur diri sendiri, tanpa harus menyerahkan segalanya ke pemerintahan pusat,” pungkasnya. (IA)
