SIMEULUE — Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan Dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) sejumlah Anggota DPRK Simeulue senilai Rp 697.500.000 dengan sumber dana APBK Perubahan tahun 2022 yang dikelola Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominsa) Kabupaten Simeulue.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue, Yuriswandi SH MH, melalui Kepala Seksi Intelejen Suheri Wira Fernanda SH MH.
Selanjutnya, Suheri mengatakan dugaan tersebut berdasarkan hasil tim penyelidikan yang dilakukan selama kurang lebih empat bulan, dan termasuk juga keterangan sejumlah pihak.
Di antaranya, Dinas Kominsa, Sekwan DPRK dan Bappeda Simeulue, terhadap dana APBK Perubahan 2022 yang dikelola oleh Dinas Kominsa.
Anggaran yang berasal pokok pikiran anggota dewan ratusan juta rupiah tersebut, dikelola atau dilaksanakan sejumlah perusahaan media di kabupaten kepulauan itu.
Pengusutan kasus ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat adanya indikasi dugaan penyimpangan dana publikasi tersebut.
Dalam tahapan penyelidikan, Suheri, mengaku menemukan adanya indikasi penyimpangan pada pengelolaan dana APBK-P tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Kominsa, sehingga kasus dugaan yang merugikan keuangan negara mencapai 697.500.00 kini ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.
“Setelah kita lakukan penyelidikan, maka memenuhi syarat untuk ditingkatkan pada tahap proses penyidikan,” ujar Suheri, Selasa (22/8/2023).
Dengan ditingkatkan pengusutan kasus tersebut ke tahap penyidikan, maka akan ada tersangkanya. Akan tetapi penyidik Kejari Simeulue belum menetapkan siapa saja tersangkanya.
Suheri menyebutkan pada tahapan penyidikan pihaknya akan segera menjadwalkan pemanggilan beberapa orang saksi terkait kasus tersebut.
“Setelah ini, kami akan memanggil para pihak terkait guna dimintai keterangan sebagai saksi. Pemanggilan saksi akan kami agendakan dalam waktu dekat ini,” pungkas Suheri Wira Fernanda. (IA)
