ACEH BESAR— Drs Jufri Mahmud ditetapkan menjadi Ketua Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Aceh Besar periode 2022-2027.
Pemilihan ketua berlangsung dalam Musyawarah Daerah (Musada) ke-19 Muhammadiyah, Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah Aceh Besar dengan mengangkat tema “Memajukan Aceh Besar, Membesarkan Muhammadiyah” yang berlangsung di Aula Kantor Camat Indrapuri, Aceh Besar, Ahad (27/8/2023).
Pemilihan ini melalui rapat pleno 11 pimpinan hasil Musda.
Berdasarkan keputusan rapat anggota pimpinan terpilih, Jufri Mahmud ditetapkan menjadi ketua.
Dalam pleno ini juga H Juhaimi Bakri MPd terpilih sebagai Sekretaris dan H Budi Ardiansyah SE MM sebagai Bendahara PD Muhammadiyah Aceh Besar periode 2022-2027.
Penetapan ketua, sekretaris, dan bendahara mendapat kesepakan 11 anggota pimpinan terpilih, yaitu Jufri Mahmud, Juhaimi Bakri, T Jamaluddin, T Raja Fadhlullah, Adnan Pantekulu, Agung Wiranto, Sayed Muhammad Husen, Amwar CHB, Budi Ardiansyah, Amrullah, serta Muhammad Najib.
Sementara di ruang rapat terpisah, terpilih Pimpinan Daerah Aisyiyah Aceh Besar periode 2022-2027 yaitu Ketua Zahida Sulaiman dan Sekretaris Nurhayati. Sementara Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah periode 2022-2025, Ketua Rita Zahara dan Sekretaris Zahriani.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh Dr Nasrul Zaman ST MKes membuka secara resmi kegiatan Musda ke-19 Muhammadiyah, Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah Aceh Besar di aula Kantor Camat Indrapuri, Aceh Besar, Ahad (27/8).
Dalam sambutannya Nasrul Zaman menyebutkan dua strategi yang dilakukan Muhammadiyah untuk membangkitkan kembali organisasi dakwah dan tajdid itu di Kabupaten Aceh Besar.
“Yang pertama, penguatan internal atau reformasi semua kepengurusan. Kedua kolerasi dengan pihak eksternal, karena kami akui relasi dengan eksternal selama ini masih lemah dan itu yang kami perbaiki sekarang,” sebut Nasrul Zaman.
Dia menambahkan, Muhammadiyah dalam khittahnya tidak ikut berpartisipasi dalam partai politik, tetapi sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab pimpinan Muhammadiyah mendorong warganya masuk ke dalam kontestasi politik.
“Jangan sampai warga Muhammadiyah tidak melek politik, karena itu kerugian besar bagi gerakan ini. Kalau sampai tidak ada warga Muhammadiyah yang berpolitik atau menjadi anggota dewan, akibatnya suara dari Muhammadiyah tidak tersampaikan, tapi perlu dicatat Muhammadiyah tidak berpartai politik apapun,” tegasnya.
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Besar Rusdi mewakili Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto dalam sambutannya menyampaikan, Musda menjadi wujud komitmen untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas dan eksistensi organisasi secara prima.
Sehingga dapat berperan aktif sebagai salah satu elemen pembangunan, khususnya di Aceh Besar.
“Kami berharap organisasi ini dapat berkontribusi di bidang keagamaan dan mendukung penegakan syariat Islam yang dijalankan oleh pemerintah, baik itu Pemerintah Aceh maupun Pemkab Aceh Besar,” ujarnya.
Lebih lanjut Rusdi mengatakan, Pemkab Aceh Besar sangat mendukung kegiatan yang bersifat positif yang dilakukan organisasi Muhammadiyah, apalagi momentum Musda ini sangat penting dan memiliki arti strategis dalam memantapkan program kerja organisasi.
“Semoga melalui Musda ini dapat melahirkan kader yang terbaik untuk memimpin gerakan Muhammadiyah dan menghasilkan satu komitmen dalam meningkatkan kualitas manajeman, sehingga dapat berperan sebagai organisasi yang kuat dan profesional,” pungkasnya. (IA)
