LHOKNGA — Pemkab Aceh Besar meluncurkan program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), Jalan Teupin Gaki Tuan, Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Selasa (29/8/2023).
Peluncuran dilakukan oleh Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Besar Arifin.
Arifin menyampaikan, program Solusi nelayan merupakan program bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN dan Pertamina.
Tujuan program ini untuk memenuhi ketersediaan dan aksesbilitas Bahan Bakar Minyak (BBM) atau produk lainnya bagi nelayan yang merupakan anggota koperasi nelayan.
“SPBUN di Lhoknga ini merupakan salah satu pilot project untuk program Solusi bagi nelayan. Sebelum ada SPBUN ini, para nelayan membeli BBM subsidi Rp 9.000 sampai Rp 10.000 di pengecer. Setelah ada SPBUN ini, kita bisa menyediakan harga Biosolar Rp 6.800 per liter untuk para nelayan, harganya sama dengan di SPBU,” ujarnya.
Arifin menjelaskan, program ini menjadi jawaban atas sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi para nelayan.
Menurutnya, 60% biaya produksi para nelayan ini habis untuk biaya BBM. Dengan dekatnya akses terhadap solar subsidi akan berdampak besar bagi kesejahteraan nelayan ikan tangkap.
“Semoga program ini bisa menjawab persoalan yang dihadapi para nelayan selama ini, dengan hadirnya SPBUN ini juga kita berharap nelayan Lhoknga dapat mempermudah akses dalam mendapatkan solar serta semoga juga bisa berdampak besar bagi kesejahteraan nelayan di Lhoknga dan sekitarnya,” harap Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Besar.
Arifin kembali mengatakan program SOLUSI bertujuan memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia.
Kesejahteraan nelayan menjadi bagian penting dari program pemerintah, salah satunya program SOLUSI nelayan yang masih ditujukan untuk memberikan kemudahan akses BBM bagi nelayan.
“Diharapkan program dari Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM bisa membantu para nelayan, ke depan tidak hanya ketersedian BBM, hasil produk perikanan juga dibantu dan pada zoom meeting dengan Kementerian Koperasi dan UKM juga akan menjelaskan secara detail mengenai program Solusi Nelayan ini,” imbuhnya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Aceh Besar Trizna Darma mengatakan, program ini untuk memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan dan program ini sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia.
“Jadi, program SOLUSI nelayan ini bukan hanya program memberikan akses nelayan untuk mendapatkan BBM atau solar, tetapi juga untuk membenahi model bisnisnya, supaya produk para nelayan ini bisa terhubung kepada pasar yang lebih luas dan didukung pembiayaan,” ucap Trizna.
Selain itu kata Trizna, nelayan juga dikatakan memiliki masalah dalam distribusi dan pemasaran hasil tangkapan mereka. Masih banyak nelayan mengandalkan tengkulak yang merugikan nelayan karena pembayarannya yang harus menunggu sampai satu bulan dan harga jual yang diberikan rendah.
“Dengan kehadiran koperasi nelayan, selain untuk mengelola SPBU Nelayan, mereka juga nantinya dapat menjadi agregator bagi hasil tangkapan nelayan. Jadi inilah ekosistem yang akan hadir melalui Solusi nelayan,” tuturnya.
Sales Area Manager PT Pertamina Aceh Surya Suganda mengatakan, ada tujuh lokasi percontohan program SOLUSI nelayan, yaitu di Aceh Besar, Deli Serdang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Surabaya dan Lombok Timur.
“Kita patut berbangga hati, Aceh mendapat kesempatan, kehormatan karena menjadi salah satu dari tujuh lokasi yang dilih untuk Program SOLUSI nelayan. SPBUN ini lebih dekat ke warga kemudian harga Biosolar terjamin sesuai dengan peraturan pemerintah. Insya Allah, keberadaan SPBUN ini akan meningkatkan perekonomian nelayan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, distribusi SPBUN ini disupply dari Fuel Terminal (FT) Krueng Raya yang berjarak kira-kira 46 km dengan skema supply single handling. SPBUN ini memiliki kapasitas tangki hingga 3.000 liter dan volume kuota per bulan sekitar 100 KL.
“SPBUN ini juga telah menerapkan Program Subsidi Tepat yaitu sebagai upaya mengoptimalkan penyaluran Solar JBT (Subsidi) agar tepat sasaran. Berdasarkan Perpres No.191/2014 ada syarat nelayan dapat memperoleh BBM subsidi diantaranya bagi nelayan yang memiliki kapal/alat tangkap di bawah 30 GT,” jelasnya.
Surya mengimbau bagi jenis kapal tangkap yang berkapasitas di atas 30 GT agar menggunakan BBM non subsidi atau BBM industri.
“Pendaftaran Subsidi Tepat bagi nelayan cukup mudah, nelayan dapat datang ke SPBUN membawa identitas pribadi dan surat rekomendasi, melakukan registrasi dan verifikasi on-site oleh operator SPBU, setelah itu terbitlah QR Code/NIK terdaftar,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Tunas Usaha Sejahtera M Hatta mengatakan, SPBU yang berlokasi di Lhoknga, Aceh Besar ini bekerja sama dengan Koperasi Tunas Usaha Sejahtera dengan anggota koperasi saat ini sejumlah 300 orang.
“Alhamdulillah kami selaku nelayan Aceh Besar sangat gembira dengan adanya SPBUN ini. Pengambilan BBM kini sangat mudah, terima kasih Pertamina,” pungkasnya.
Peluncuran Solusi Nelayan tersebut turut dihadiri Danpos AL, Camat dan Forkopimcam Lhoknga, KNTI Aceh Besar Mulyadi Mukhtar, Panglima Laot Aceh Besar dan nelayan Aceh Besar. (IA)
