BANDA ACEH – Aktivis Gerakan Pemuda (GP) Ansor Aceh Fakhrurrazi ikut menanggapi bisnis obat ilegal jenis Tramadol yang saat ini sedang menyita perhatian publik nasional, pasca kejadian penculikan dan pembunuhan warga Aceh Imam Masykur (25) oleh oknum TNI Anggota Paspampres di Tanggerang, Banten.
Menurutnya, kejadian penculikan dan pembunuhan ini bukan baru pertama kali terjadi, tetapi kegiatan ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya.
Seperti yang diungkap sejumlah pihak, bahwa anak muda Aceh saat ini di perantauan kawasan Jabodetabek banyak terjebak dan terlibat dalam bisnis Tramadol.
Fakhrurrazi yang juga Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kota Lhokseumawe mengungkapkan, peristiwa kemanusiaan ini sudah terjadi sejak tahun 2017 ketika ormas-ormas tertentu terbentuk dalam sebuah putusan hukum yang sah secara organisasi.
“Dimana pelaku organisasi tersebut memanfaatkan orang-orang Aceh di perantauan, lalu bersembunyi di balik kegiatan sosial yang penuh dengan kemunafikan,” ungkap Fakhrurrazi, Sabtu (2/9).
Aktivis Gerakan Pemuda Ansor Aceh ini meyakini bahwa ada pihak-pihak atau ormas tertentu yang terlibat dalam sindikat bandit Tramadol demi keuntungan pribadi, antara kesan dan kenyataan berbanding terbalik.
“Sungguh ini tindakan biadab yang dilakukan oleh ormas tersebut. Kenapa ada ormas yang terlibat dan terjebak dalam sistem sindikat bandit?
Ini adalah jejaring untuk memberikan pengamanan terhadap toko atau penjualan obat ilegal jenis Tramadol, dengan demikian mereka mendapatkan keuntungan dengan berbagai variasi harga tergantung tempat berdirinya toko perjual.”
Di antaranya, kurang lebih untuk satu titik Rp 10 juta hingga Rp 15 juta perbulan.
Lalu apakah setelah membayar uang keamanan perbulan tersebut penjual sudah aman?
“Belum tentu. Bahkan, jika mereka tidak bergabung dalam ormas tersebut, maka mereka dari pihak ormas akan mengancamnya, dari penculikan hingga pembunuhan,” sebut Fakhrurrazi.
“Tentu, ini bukan pekerjaan yang baik untuk kita semua, sungguh ini perbuatan dan tindakan biadab yang tidak dapat kita tolerir siapa pun pelakunya,” beberapa.
Dikatakannya, permasalahan ini, tidak semuanya bermuara pada keterlibatan oknum aparat TNI dan Polri, tetapi juga pada berjalannya lembaga negara seperti BPPOM sebagai otoritas pengawasan obat.
Sehingga, akibat kurang pengawasan toko obat dapat memperjualbelikan obat ilegal dengan mudah bagi pembeli, tanpa membawa resep dokter tertentu hingga terdapat penyalahgunaan oleh masyarakat tersebut. (IA)
