JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI asal Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mempertanyakan adanya standarisasi anggaran sekaligus evaluasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Indonesia.
Pasalnya, ia menyayangkan ketimpangan anggaran pada alokasi pelaksanaan agenda olahraga internasional dan nasional pada pagu sementara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2024.
Perlu diketahui, Indonesia menunjuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan PON 2024.
Ajang multi olahraga nasional itu akan berlangsung sepanjang tanggal 5-19 September 2024.
Akan tetapi, Pemerintah Daerah setempat menyatakan mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp1,26 triliun.
Sedangkan, berkaca dari Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan B-644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023, Kemenpora mengalokasikan bantuan penyelenggaraan PON 2024 sebesar Rp 300 miliar dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp741 miliar.
“Anggaran (PON 2024) di Aceh cukup kecil. Jadi, harus terstandar (anggarannya) karena ini adalah ajang yang paling menentukan prestasi Indonesia di masa yang akan datang. Kan sudah ada komparasi dari penyelenggaraan sebelumnya,” ungkap Illiza dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat membahas RKA K/L TA 2024 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2023).
Politisi Fraksi PPP itu mengingatkan bahwa, jika mengacu pada amanah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), tujuan PON adalah untuk mencari bibit atlet untuk dikembangkan menjadi atlet nasional.
Dimana, terangnya, disiapkan ke multi agenda olahraga baik tingkat ASEAN, ASIA, maupun olimpiade guna memperkuat timnas Indonesia.
Sebab itu, dirinya menekankan agar Kemenpora secara konsisten mendukung penyelenggaraan PON dengan sebaik-baiknya.
“Ini jadi tanda tanya besar bagi saya. Seharusnya dari tahun ke tahun, anggaran PON ditingkatkan. Jangan sampai perfomance atlet turun karena tidak ada anggaran untuk mempersiapkan calon atlet-atlet unggul kita. Ini perlu dievaluasi,” tandas legislator Daerah Pemilihan Aceh I itu. (IA)
