ACEH BESAR — Polres Aceh Besar mengusut kegiatan Bimtek belasan Keuchik di Kecamatan Lhoknga yang baru-baru ini melakukan studi ke Malaysia dengan menggunakan Dana Desa.
Setelah polisi melakukan penyelidikan, sebanyak 11 Keuchik di kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar kini mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 154.650.000 kepada Polres Aceh Besar dan Inspektorat Aceh Besar untuk selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam rekening gampong masing masing.
Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Saputra Bustamam didampingi Kasat Reskrim dan Inspektorat Aceh Besar menggelar konferensi pers di Mapolres Aceh Besar, Kamis (13/9/2023).
Ia menyebutkan, berawal dari laporan informasi masyarakat melalui Program Kapolres Aceh Besar yaitu “Peugah Pak Kapolres” di Nomor 081230602002 yang melaporkan telah terjadi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam jabatan terhadap perjalanan dinas Keuchik Kecamatan Lhoknga ke luar negeri tahun anggaran 2023 dengan menggunakan uang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) masing-masing Desa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2023.
Berdasarkan hasil penyelidikan Unit III/Tipidkor Satreskrim Polres Aceh Besar ditemukan fakta, benar Keuchik dan perangkat Desa Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar melakukan studi banding ke luar negeri pada 16 sampai 19 Juli 2023 di Relau Bukit Mertajam Pulau Pinang Malaysia.
Perjalanan dinas/studi banding tersebut diikuti 17 Gampong di Kecamatan Lhoknga Aceh Besar.
11 Keuchik menggunakan uang bersumber dari APBG dengan besaran Rp 10.310.000 per orang.
6 keuchik menggunakan uang pribadi dikarenakan belum dianggarkan dalam APBG.
Adapun tujuan Keuchik Kecamatan Lhoknga melakukan studi banding ke Pulau Penang Malaysia yaitu ke tempat pembibitan dan kebun durian jenis Musang King.
Yang menjadi penghubung antara Desa Kecamatan Lhoknga dengan pihak jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang Malaysia adalah Ketua Forum Keuchik Kecamatan Lhoknga yaitu Ridwan Ibrahim dan yang menjadi Koordinator/Travel mengurus keberangkatan adalah Mahlizar.
Pelaksanaan studi banding Keuchik dan perangkat desa Kecamatan Lhoknga ke Pulau Pinang Malaysia bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 tahun 2021.
Pasal 25 ayat 2: “Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diselenggarakan dalam Provinsi dan harus berkoordinasi dengan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku yang bertanggung jawab terhadap materi dan narasumber”.
Pasal 25 ayat 4: “Pelaksanaan studi banding dalam rangka peningkatan kapasitas hanya boleh dilakukan dalam wilayah Provinsi Aceh (setelah mendapat rekomendasi dari Bupati)”.
Karena penanganan kasus tersebut masih tahap penyelidikan dan pihak Keuchik Kecamatan Lhoknga menggunakan uang bersumber dari APBG masing-masing desa bersedia mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 154.650.000, maka terhadap penanganan kasus ini tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Hal itu berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri nomor:ST/206/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, yakni “Jika dalam proses lidik ada pengembalian kerugian keuangan negara ke Kas Negara agar lidik tidak di tingkatkan ke tahap sidik”.
11 Gampong di Kecamatan Lhoknga menyusun APBG tahun anggaran 2023 dengan judul “Perjalanan Dinas Luar Daerah” dan terhadap 6 gampong lagi tidak menyusun dulu “perjalanan dinas ke luar negeri’ dalam APBG tahun 2023, melainkan pihak Keuchik tersebut melihat situasi terlebih dahulu yaitu menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk biaya perjalanan dinas tersebut.
Apabila tidak ada permasalahan pihak Keuchik akan menyusun kembali “perjalanan dinas ke luar daerah” tersebut di dalam APBG Perubahan tahun 2023.
Studi banding itu diikarenakan para Keuchik Kecamatan Lhoknga sudah lama tidak melaksanakan perjalanan ke luar daerah.
Penyerahan uang pengembalian kerugian negara diwakilkan oleh Ridwan Ibrahim selaku Ketua Forum Keuchik Kecamatan Lhoknga ke pihak Penyidik Satreskrim Polres Aceh Besar guna untuk disetorkan kembali ke rekening masing-masing Gampong Kecamatan Lhoknga yang menggunakan uang dari APBG untuk perjalanan dinas tersebut dengan besaran Rp 154.650.000. (IA)
