JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat Aceh kepada delapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mukim pada puncak acara Festival LIKE 2023 yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Stadion, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Hadir pada penyerahan SK Penetapan Hutan Adat Aceh itu, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Prof Dr Ir Marwan, Ketua Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat (PR-HIA) USK Dr Azhari SH MCL MA dan Dewan Pakar Pusat Riset/Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Dr M Adli Abdullah MCL.
Kemudian Sekretaris PR-HIA Dr Teuku Muttaqin Mansur MH sekaligus Ketua Tim Peneliti Hutan Adat USK/anggota tim terpadu (Timdu) verifikasi teknis hutan adat, atas undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr Ir Bambang Hendroyono.
Semua yang hadir terlihat senang dan bersemangat menyaksikan detik-detik penyerahan SK tersebut oleh Presiden Jokowi.
“Ini sejarah penting perjuangan Masyarakat Hutan Adat (MHA) di Aceh untuk mendapatkan kepastian hak atas hutan adatnya secara formal. Alhamdulillah, USK dapat berperan dalam membuka kotak Pandora sumbatan penetapan hutan adat yang dihadapi MHA selama lebih kurang tujuh tahun lamanya. Saya mengapresiasi semua pihak yang terlibat ikut mendorong penetapan hutan adat ini,” kata Marwan.
Selain adanya peran penting tim peneliti PR-HIA, tambahnya, peran para pendamping (Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, Aceh Green Conservation), Pemerintah Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Pidie, Bireuen, dan Kabupaten Aceh Jaya, Majelis Adat Aceh dan Kabupaten, Imum Mukim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, cerdik pandai di delapan MHA, insan pers dan seluruh pihak yang turut mendorong hadirnya hutan adat di Aceh.
Prof Marwan mengungkapkan apresiasi dan peran strategis Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar dalam upaya percepatan penetapan hutan adat. Wali Nanggroe ikut merekomendasikan secara resmi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) setelah menerima hasil kajian tim PR-HIA USK yang difasilitasi Staf Khusus Wali Nanggroe.
Selain menerima tim kajian dan tim KLHK untuk berdiskusi dengan Wali di Meuligoe, Malik Mahmud secara resmi juga telah mendukung penuh usulan penetapan hutan adat melalui surat nomor 291/206 tertanggal 21 Desember 2022 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kita sangat mengapresiasi peran Wali Nanggroe tersebut,” katanya di sela-sela mengikuti kegiatan penyerahan SK penetapan hutan adat tersebut yang dihadiri 16 ribuan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.
Marwan mengucapkan selamat secara langsung kepada delapan mukim usai menerima SK penetapan hutan adat dari Presiden.
“Selamat kepada bapak-bapak Imum Mukim atas penetapan ini, kami berharap hutan adat tersebut dapat terus lestari, berkelanjutan dan dapat meningkatkan ekonomi MHA itu sendiri,” ujar Rektor USK.
Sementara Ketua PR-HIA USK Dr Azhari SH MCL menyebutkan, setelah terbit SK penetapan hutan adat ini, maka tugas ke depan masih cukup berat, bagaimana mengisi dan melanjutkannya agar memberikan hasil maksimal.
Pihak PR-HIA menyatakan siap mendampingi serta menjembatani dengan berbagai stakeholders lain, agar legalisasi hutan adat ini dapat menjadi model dalam meningkatkan perekonomian MHA dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat.
“Penguatan kelembagaan mukim, koordinasi dengan kelembagaan gampong, dan stakeholder terkait lainnya penting segera dilakukan setelah penetapan ini. Kami siap menjembatani untuk kemaslahatan bersama,” pungkas Azhari yang menjabat Sekretaris Senat Akademik USK. (IA)
