BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penandatanganan kontrak kerja pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Lampulo Kota Banda Aceh dengan pihak penyedia jasa dan tim teknis.
Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Aliman Selian dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023) menyebutkan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2023 memperoleh kucuran dana APBN dalam bentuk pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan program aspirasi dari Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid.
“Kegiatan pembangunan ini berpusat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo Aceh. Pada 3 Oktober 2023 telah dilakukan penandatanganan kontrak kerja pembangunan fasilitas PPS Kutaraja, yang dilaksanakan di aula DKP Aceh. Acara ini terdiri atas prosesi penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi kerja, penyerahan personal manajerial konstruksi dan penyerahan personal inti konsultan pengawas,” ujar Aliman Selian.
Aliman menjelaskan, prosesi penandatanganan kontrak kerja itu dihadiri langsung Direktur Kepelabuhanan KKP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan ini, Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh serta unsur terkait lainnya.
Pembangunan fasilitas tersebut, kata Aliman, merupakan permintaan masyarakat yang disampaikan melalui aspirasi Komisi IV DPR RI pada beberapa kesempatan. Tujuan pembangunan fasilitas ini untuk memperlancar operasional kegiatan perikanan di PPS Kutaraja yang merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Aceh yang berada dalam kewenangan Pemerintah Aceh.
“Adapun fasilitas yang dibangun melalui kegiatan ini adalah konstruksi groin dan pemeliharaan kolam pelabuhan yang memang sangat dibutuhkan saat ini,” kata Aliman.
Dengan selesainya pembangunan itu, lanjut Aliman, nantinya akan memudahkan olah gerak kapal di kolam pelabuhan dan mengoptimalkan fungsi kolam labuh yang dapat menampung lebih banyak armada kapal perikanan sehingga berikutnya akan berdampak pada meningkatnya aktivitas perekonomian di PPS Kutaraja diikuti oleh peningkatan kesejahteraan nelayan Aceh pada umumnya. (IA)
