JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pentingnya Pemerintah Aceh-Sumatera Utara (Sumut) berkoordinasi untuk menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menegaskan, Pemda memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan PON tahun depan.
Hal ini disampaikannya dalam rapat tindak lanjut hasil rapat terbatas pembahasan persiapan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang berlangsung di Hotel Kimaya Slipi, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Suwarno, Kadispora Sumut, Kadispora Aceh, Kadis Perkim Aceh dan Kepala Biro ULP Aceh.
“Upaya ini penting dan strategis, karenanya rapat ini penting dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat 10 Oktober 2023 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri diserahkan kepada kami merasionalisasi dan melihat efisiensi anggaran. Penganggaran baik dari sisi biaya persiapan maupun penyelenggaraan,” jelas Maurits.
Maurits menyampaikan, kesiapan pesta olahraga PON XXI yang diselenggarakan di dua wilayah yakni Aceh-Sumut ini harus terus dioptimalkan.
Strategi yang dilakukan dengan membangun penyamaan persepsi dan koordinasi antarlembaga khususnya masalah teknis yang harus diefisiensikan menjelang PON XXI 2024.
“Fokus yang kami garis bawahi adalah di bidang akomodasi, perlengkapan, transportasi, peralatan, dan juga konsumsi. Walaupun kemarin sudah ada alternatif yang disampaikan bahwa sudah 50 persen dalam hal ini daerah akan membiayai semua konsumsi dan transportasi bukan seluruhnya tapi 50 persen, artinya ini menjadi berkurang,” tegas Maurits.
Selain itu, Maurits menekankan, seluruh fasilitas olahraga dan pendukung harus sudah siap, karena waktu pelaksanaannya sudah semakin dekat.
“Yang harus dipastikan tidak lagi ada yang namanya di saat evaluasi fasilitas dan pendukung pada pertandingan ini ada yang kurang. Karena kalau kurang biaya harus disusun lagi,” kata Maurits.
Dirinya mengatakan, terdapat sejumlah poin yang disepakati dari rapat tersebut. Hal itu di antaranya, penyusunan rencana kegiatan dibuat secara detail, sehingga lebih jelas dan transparan serta mudah untuk dirasionalisasi.
Berikutnya, akan dilakukan efisiensi dan rasionalisasi awal anggaran dari usulan sebelumnya oleh masing-masing bidang Panitia Besar (PB) PON Sumut dan Aceh.
Selanjutnya, format rincian anggaran telah dibuat pada saat rapat sesuai dengan template yang telah disusun dan disepakati bersama peserta rapat.
Lebih lanjut, hasil rapat lainnya yakni akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan melibatkan 16 bidang pelaksana PB PON.
Maurits menambahkan, pertemuan tersebut untuk mengevaluasi rincian yang telah disusun dengan melibatkan BPKP perwakilan provinsi masing-masing beserta Inspektorat di daerah yakni Aceh dan Sumut.
“Pertemuan dirangkaikan dengan kunjungan lapangan untuk melihat progres persiapan pembangunan venue khususnya pada cabang olahraga yang strategis. Hal tersebut sekaligus mengecek kesiapan fasilitas pendukung venue dan kemungkinan untuk tidak mempertandingkan cabang olahraga yang kurang berprestasi,” tutur Maurits. (IA)
