BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh Meurah Budiman melantik dan mengambil sumpah 45 pejabat struktural dan fungsional pada hari ini, Senin (16/10/2023) di aula Bangsal Garuda.
“Kepada pejabat yang dilantik dan yang baru pertama kali di Aceh, Aceh ini merupakan daerah istimewa yang mempunyai kekhususan yang ditandai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ujar Meurah Budiman.
Mengacu pada kondisi tersebut, ia meminta kepada pejabat yang dilantik untuk beradaptasi dengan kekhususan Aceh tersebut.
Bahkan, Meurah juga mengatakan agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan, adat istiadat dan budaya setempat.
Tak hanya itu, Kepala Satuan Kerja yang dilantik diminta untuk meneruskan estafet kepemimpinan dengan melakukan konsolidasi internal dan berkoordinasi dengan pihak eksternal.
Bagi Meurah, kedua hal tersebut merupakan hal penting untuk menunjang pelaksanaan tugas.
“Bangun sinergitas dengan Forkopimda setempat, hubungan dengan pihak terkait harus dijaga dan dirawat sehingga semua tugas terlaksana dengan baik,” harapnya.
Kepada pejabat yang dilantik Ia meminta untuk membawa perubahan dan energi yang baik. Di sisi lain, Meurah mengingatkan untuk tetap membangun komunikasi yang baik pada lingkungan kerja.
Meurah juga menyinggung Pemilu serentak tahun 2024 dan menegaskan jajarannya untuk bersikap netral.
Menurutnya, menyukseskan pesta demokrasi empat tahunan tersebut merupakan hal yang wajib. Kendati demikian, sebagai seorang ASN harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sukseskan pemilu dengan bijak dan netral. Jangan berpihak apalagi mengajak dan mengintimidasi orang lain,” tegas Meurah.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Meurah Budiman menyampaikan untuk memastikan pelayanan publik yang objektif dan tidak diskriminatif pada satuan kerja masing-masing.
Kepada istri pejabat yang dilantik, ia juga mengimbau untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak flexing (pamer)
“Pastikan layanan tanpa diskriminatif, pada Lapas dan Rutan jangan sampai masuk HP karena itu awal dari sumber masalah. Pada imigrasi, di Aceh banyak masyarakat yang haji atau umrah, berikan layanan yang mudah dan pasti,” pintanya.
Hadir pada kegiatan pelatihan ini Kadiv Administrasi Sri Yusfini Yusuf, Kadiv Keimigrasian Ujo Sujoto, sejumlah pejabat struktural Kemenkumham Aceh, Kepala UPT sekitar Banda Aceh, dan diikuti secara virtual oleh UPT di seluruh Aceh. (IA)
