BANDA ACEH – Warga Kecamatan Kuta Alam mengeluhkan aktivitas rentenir di Kota Banda Aceh yang berkedok koperasi.
Hal ini disampaikan salah seorang peserta perwakilan majelis taklim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Optimalisasi Pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Kuta Alam yang berlangsung di aula Bapelkes Aceh, Selasa (31/10/2023).
Peserta itu menuturkan, ada lembaga keuangan yang mengarah pada praktik ribawi sedang beroperasi di Kota Banda Aceh, salah satunya seperti yang terjadi di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam.
Banyak tetangganya mulai terjerat utang dengan rentenir berkedok koperasi tersebut.
Menurut warga tersebut, persyaratan yang ditawarkan untuk meminjam uang sangat mudah. Hanya dengan modal salinan KTP sudah bisa mencairkan uang, sedangkan pembayarannya sangat berat yaitu setiap pekan sekali.
“Jadi, sudah banyak yang terjerat. Contohnya, setiap pekan ada saja yang datang ke rumah meminjam uang untuk membayar kepada rentenir tersebut,” kata warga yang meminta namanya tidak ditulis.
Hal serupa juga disampaikan Jamaliah dari Gampong Keuramat. Menurutnya, kehadiran rentenir ini sangat memberatkan masyarakat, terutama ibu-ibu yang terperdaya dengan persyaratan yang mudah.
Menurut Jamaliah, tetangganya juga ikut terjerat dengan rentenir ini. Karena penasaran, Jamaliah menanyakan berapa bunga dari pinjaman tersebut.
Namun, kebanyakan dari ibu-ibu yang telah mengambil uang tidak mengetahui besaran bunga yang dibebankan.
Jamaliah menuturkan, tetangganya mengambil uang sebanyak Rp 3 juta. Kemudian mencicil pembayaran satu prkan sekali sebanyak Rp 75 ribu. Jika tidak membayar maka akan dikenai denda.
“Jadi, setelah saya hitung-hitung waktu ada tetangga saya bayar, bunganya sekitar 25 persen, per sepuluh bulan,” ungkap Jamaliah di hadapan peserta majelis taklim dari Kecamatan Kuta Alam.
Menurutnya jaringan peminjaman ini berkelompok, biasanya sepuluh orang per grup, bagi yang mencari anggota akan mendapat fee.
“Setelah mengambil pinjaman tetangga saya ini mengeluh sekarang, padahal sudah saya bilang jangan ambil, itu berat, akhirnya harus mengutang lagi untuk membayar ke rentenir,” tuturnya.
Menanggapi keluhan ibu-ibu tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar akan meminta pihak terkait untuk menelusuri keluhan warga tersebut.
“Sebenarnya lembaga keuangan yang menjurus pada ribawi itu tidak dibolehkan. Kami minta kepada pemerintah untuk ditelusuri. Jika memang terbukti melanggar, ya harus ditertibkan, apalagi jika sudah mengarah ke praktik rentenir akan menjerat dan merugikan warga. Kita juga sudah memiliki Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga yang tidak syariah, tidak dibenarkan lagi,” ujar Farid Nyak Umar.
Hal senada juga disampaikan oleh Kadis Syariat Islam Banda Aceh Ridwan Ibrahim, yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keluhan dari warga Kecamatan Kuta Alam tersebut. (IA)
