BANDA ACEH — Secara tugas dan fungsi DPR RI seharusnya menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi dan persoalan rakyat Aceh ke pusat.
Namun, salah satu fakta yang terjadi selama ini, setelah dipilih rakyat dan duduk di Senayan, para wakil rakyat ini mulai lupa dengan apa yang menjadi tanggung jawab utamanya, bahkan sering kali para anggota DPR RI tidak turun langsung ke masyarakatnya di daerah pemilihan setelah terpilih.
Padahal negara sudah menyediakan fasilitas dan anggaran untuk turun langsung ke masyarakat di daerah pemilihannya.
Masyarakat harus tahu, dalam setahun itu DPR RI sudah dialokasikan anggaran oleh negara untuk kunjungan ke Dapil sebanyak 8 kali sebesar Rp 140 juta untuk setiap kegiatannya. Belum lagi negara juga mengalokasikan anggaran untuk turun menyerap aspirasi masyarakat sebanyak 5 kali dalam setahun sebesar Rp 450 juta per kegiatan.
“Seharusnya dalam setahun ada 13 kali kesempatan bagi anggota DPR RI untuk turun langsung ke masyarakat, tapi faktanya selama ini banyak anggota DPR RI memilih untuk cuma sebatas tenang-tenang di Jakarta, atau kalaupun turun ke Aceh hanya sebatas sampai di ibukota provinsi saja, sungguh memilukan,” beber Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA), Ariyanda Ramadhan, Sabtu, 2 Desember 2023.
Jika dikalkulasikan, lanjut Ariyanda, ada sekitar Rp 1,12 miliar anggaran untuk kunjungan dapil per tahunnya dan Rp 2,25 miliar pertahun yang disediakan negara untuk setiap anggota DPR RI guna menyerap aspirasi masyarakat lewat reses.
Jadi, jika dijumlahkan ada Rp 3,37 miliar yang sudah disediakan negara tiap tahunnya, namun acap kali tidak digunakan untuk benar-benar turun ke dapil.
“Rakyat Aceh bisa melihat sendiri siapa anggota DPR RI yang telah dipercaya 5 tahun lalu sering berkunjung ke rakyat dan siapa pula yang hanya datang akhir-akhir ini menjelang Pemilu saja, tentunya rakyat harus lebih jeli melihatnya pada Pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.
Ariyanda menambahkan, dari mulai fasilitas anggaran turun ke dapil yang besar hingga gaji pokok Rp 16 juta dan uang tunjangan Rp 59 juta setiap bulannya, tentunya sangat tidak wajar jika anggota DPR RI sombong dengan rakyatnya.
Apalagi jika turun ke dapil pada saat menjelang pemilu saja tapi di masa menjabat, batang hidungnya tidak nampak di daerah pemilihannya.
Lanjut Ariyanda, jika turun langsung ke masyarakat di dapil saja tidak mau, lalu bagaimana bisa aspirasi masyarakat diserap dan diperjuangkan.
“Jika rakyat terus terjebak dengan pola caleg yang sama yang hadir hanya menjelang pemilu saja, makanya tentunya persoalan rakyat tak bakal diperjuangkan maksimal.
Ironisnya lagi ada anggota dewan yang pura-pura lupa dengan gaji dan tunjangannya karena takut diketahui rakyat atau memang karena sumber dari gaji dan tunjangan itu terlalu kecil dibanding sumber lainnya yang mereka terima,” ungkapnya.
Agar tak jatuh ke lubang yang sama pada Pemilu 2024, maka masyarakat diajak lebih cermat dalam memilih wakil rakyat yang diutus ke DPR RI nantinya.
“Untuk Pemilu 2024 kali ini kita berharap rakyat harus lebih cerdas, buka mata hati pilih caleg baru. Jangan lagi pilih caleg lama yang hanya butuh rakyat waktu menjelang pemilu saja. Sudah saatnya kita semua memilih orang yang tak lupa kacang akan kulitnya, jika tidak maka rakyat akan terus terjebak di lubang yang sama, dan harapan untuk diperjuangkan tak lebih dari cerita semu belaka. Toh, turun ke rakyat saja malas padahal sudah disediakan anggaran oleh negara, apalagi untuk memperjuangkan persoalan rakyat.
Hal ini semakin memperkuat apa yang dipertontonkan selama ini tak lebih dari pencitraan belaka,” pungkasnya. (IA)
