JAKARTA — Tiga pekan menjelang pemungutan suara dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, informasi hoaks masih tersebar di platform digital.
Tak hanya itu, residu polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2019 tampak masih memengaruhi kontestasi dan pesta demokrasi yang tengah berlangsung.
Meskipun politik identitas masih sering digunakan akibat perbedaan pilihan politik dan keinginan untuk menjatuhkan pihak yang berbeda pilihan, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan ada kecenderungan kuantitas hoaks dan politik identitas menurun di sepanjang musim kampanye Pemilu Serentak 2024.
“Meskipun tak sepenuhnya menghilang, namun kita juga mencermati ada penurunan pemakaian politik identitas. Dan kita cukup mau apresiasi hal itu. Masyarakat kita juga semakin dewasa dengan pengalaman Pemilu dua kali dan Pilpres sebelumnya,” ungkapnya dalam Forum Merdeka Barat 9: “Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024” di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Pemanfaatan media sosial secara masif memungkinkan penyebaran hoaks berlangsung dengan sangat cepat.
Dan, Wamenkominfo menduga hoaks mempengaruhi persepsi masyarakat dalam kontestasi politik yang masih berlangsung.
“Kita bersyukur kali ini kelihatannya politik identitas tidak lagi menjadi wacana dominan dalam perbincangan-perbincangan atau persaingan-persaingan di tengah pilpres ataupun pileg kali ini,” tutur Wamenkominfo.
Wamen Nezar Patria menilai saat ini masyarakat sudah banyak yang memetik pelajaran.
Menurutnya perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi. Oleh karena itu, setiap orang perlu bersikap lebih bijak.
“Kedewasaan berdemokrasi dalam Pemilu 2024, mutlak diperlukan dalam semua aspek di masyarakat, mulai dari individu menyerap informasi, hingga media massa yang bertugas menyajikannya secara jujur dan berimbang,” ungkapnya.
Sejak 1 Juli 2023 hingga 24 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi sebanyak 195 temuan isu hoaks terkait Pemilu yang tersebar pada 2.825 konten.
“Dari jumlah tersebut, 1.546 konten telah kami tindak lanjuti, sedangkan sisanya masih dalam proses,” tutur Wamenkominfo.
Meskipun ada kecenderungan menurun, Wamen Nezar Patria tetap mengingatkan semua pihak mewaspadai narasi hoaks yang mengarah ke black campaign dengan menggunakan berbagai macam medium. Salah satunya penggunan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan pembuatan dan penyebaran konten bermuatan hoaks lebih mudah dan cepat.
“Dulu (Pemilu 2019) ada beberapa hoaks menggunakan AI, tetapi waktu itu masih mudah dikenali. Sekarang, jauh lebih smooth karena generative AI yang mampu menghasilkan teks juga suara serta gambar sangat coherence, smooth, sehingga kita agak sulit membedakan dengan yang asli,” jelasnya.
Menurut Wamenkominfo, pemanfaatan AI untuk pembuatan dan penyebaran hoaks di Indonesia masih relatif baru. Meski di berbagai negara sudah banyak digunakan sejak generatif AI muncul kira-kira 3-4 tahun yang lalu.
“Nah, itu hal baru dalam penyebaran hoaks tahun ini. Dan ini bukan khas Indonesia karena banyak digunakan di berbagai momen pemilu di berbagai negara untuk menyebarkan hoaks. Bukan saja cuma Pemilu, tetapi juga ada hoaks yang berkaitan dengan kesehatan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya,” tuturnya.
Karena itu, Wamen Nezar Patria mengajak semua pihak bisa mengantisipasi penggunaan teknologi AI untuk pembentukan dan penyebaran narasi hoaks.
“Pemanfaatan AI seperti deepfake untuk pembuatan konten hoaks menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi dan ditanggulangi bersama,” tandasnya.
Selain Wamenkominfo Nezar Patria, hadir sebagai narasumber Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu dan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. (IA)
