BANDA ACEH — Seiring dengan pertumbuhan perkotaan dan peningkatan permintaan lahan, kecenderungannya adalah merambah lahan basah dan lahan basah tersebut menghilang tiga kali lebih cepat dibandingkan hutan.
Lahan basah dan manusia merupakan kehidupan yang saling berkaitan. Lahan basah sangat penting bagi kesejahteraan kita.
Baik melalui penyediaan air bersih, sebagai sumber makanan atau melindungi kita dari cuaca ekstrem, lahan basah yang sehat sama dengan kesejahteraan manusia.
“Laju degradasi lahan basah di Aceh terjadi tiga kali lebih cepat dari yang diperkirakan,” ujar pegiat lingkungan Aceh Yusmadi pada Deklarasi Koalisi Selamatkan Lahan Basah dan Hutan Aceh dalam rangka Hari Lahan Basah Sedunia, di Situs Paya Nie, Bireuen, Jum’at, 2 Februari 2024.
Deklarasi dilakukan 10 lembaga peduli lingkungan yakni Aceh Wetland Foundation, Yayasan APEL GREEN Aceh, LSM Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembahTari), Pemuda Pembela Tanah Rakyat (PAPETRA), Generasi Beutoeng Ateuh Banggalang, Gayo Rimba Bersatu, LSM Harimau Pining, LSM Komunitas Aneuk Nanggroe, Yayasan Hutan Hujan Aceh dan Aceh Mangrove Youth.
Diungkapkan di habitat mangrove dalam kawasan hutan di Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang, luas kawasan hutan terus menyusut akibat pengalihan fungsi dan perambahan.
Hutan gambut di Nagan Raya dan Abdya terus dikeringkan untuk pengembangan HGU kelapa sawit. Kanal-kanal dibuka dalam kawasan hutan yang kaya karbon ini. Rumah Orangutan Sumatera di habitat ini terancam.
Danau Lut Tawar bukan sedang baik-baik saja. Sejumlah masalah menghantui kelestarian Danau Lut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Menyusutnya debit air, menurunnya kualitas air, menghilangnya beberapa spesies ikan endemik, hingga mendangkalnya cekungan danau adalah persoalan utama yang terjadi dan harus diselesaikan.
Satu spesies endemik Danau Lut Tawar yang kondisinya terancam punah adalah ikan depik (Rasbora tawarensis) yang populasinya menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini diduga, terjadinya perubahan signifikan pada ekosistem danau membuat ikan depik tidak mampu lagi beradaptasi.
Sungai-sungai digali dan dicemari. Aktivitas galian dan tambang membentang di sepanjang alur sungai di Pidie, Aceh Barat, dan Nagan Raya.
Dampak negatif yang dirasakan masyarakat adalah kerusakan lahan, pencemaran merkuri, meningkatnya penyakit infeksi dan keracunan merkuri dan timbulnya konflik lingkungan hidup akibat ketidakadilan dalam pengelolaan pertambangan.
Di Beutong Ateuh Banggalang, meski sudah ada putusan Mahkamah Agung yang tidak mengizinkan investasi tambang emas, namun perjuangan warga menolak tambang masih berlanjut. PT. EMM dan PT. BME masih melirik daerah hutan hujan untuk dieksploitasi.
Dari hulu sungai Tamiang, warga Pining, Gayo Lues masih berjuang mendapatkan pengakuan hutan adat dari pemerintah. Usaha ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Penebangan pohon di bantaran Sungai Pining semakin mengancam sumber kehidupan masyarakat Gayo dan Tamiang.
Berdasarkan fakta dan persoalan di atas, lembaga peduli lingkungan mendeklarasikan Koalisi Selamatkan Lahan dan Hutan Aceh untuk:
1. Menguatkan peran aparat penegakan hukum terhadap kasus kejahatan lingkungan dan kehutanan.
2. Menguatkan peran masyarakat adat sebagai pemilik dan pengelola hutan yang sah di wilayah masing-masing.
3. Meningkatkan status konservasi pada habitat lahan basah di seluruh Aceh.
Koalisi Selamatkan Lahan dan Hutan Aceh mengajak masyarakat bergabung dalam pernyataan sikap bersama bertepatan dengan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia pada tanggal 2 Februari 2024.
“Lahan dan Hutan untuk Kesejahteraan Manusia, bukan pemilik modal, adalah bentuk sikap dan perjuangan kami mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
Karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk kita bertindak sekarang. Pemangku kebijakan perlu diingatkan dalam bentuk gugatan perwakilan (class action) atas sikap dan proses pembiaran terhadap penghilangan hutan dan peningkatan laju deforestasi di dalam kawasan hutan,” pungkasnya. (IA)
