JAKARTA — Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024.
AHY akan mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.
“Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan Saudara sebagai Menteri ATR/BPN. Saya akan bertanya kepada saudara, Bersediakah saudara untuk diambil sumpah?” ujar Jokowi meminta AHY bersedia disumpah sebelum dilantik.
“Bersedia,” jawab AHY.
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi membacakan sumpah yang langsung diikuti AHY saat pelantikan
Anak sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu pun kini secara resmi menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang dalam hari sama juga dilantik sebagai Menko Polhukam.
Hadi ditunjuk menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang telah mengundurkan diri pada saat kontestasi Pilpres 2024.
SBY Bersyukur Demokrat Kembali Gabung ke Pemerintah.
Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersyukur dirinya menjadi menteri di kabinet Presiden Jokowi.
AHY menyebut pelantikan dirinya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada hari ini juga menjadi momentum Demokrat kembali ke pemerintahan.
Menurutnya, Demokrat sudah berada di luar pemerintahan hampir sepuluh tahun terakhir.
“Beliau tentunya juga bersyukur, karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2).
AHY menilai partainya akan lebih mudah berkontribusi dan memperjuangkan kepentingan rakyat karena sudah berada di pemerintahan.
“Karena kebijakan itu di tangan eksekutif, walaupun perjuangan di parlemen juga sangat penting,” ujarnya.
AHY mengaku bakal bertanggung jawab menyelesaikan program-program di Kementerian ATR/BPN dalam delapan bulan terakhir ini.
Beberapa prioritas yang akan dituntaskan salah satunya terkait sertifikasi elektronik. Ia menilai langkah tersebut mampu menjadi solusi terhadap berbagai persoalan khususnya mafia tanah.
“Juga ini masalah keadilan. Bukan hanya soal bagi-bagi sertifikat, tapi masalah keadilan yang sangat fundamental dan kita juga punya tujuan,” ujar AHY.
Sebelumnya, Presiden Jokowi langsung memberi tiga tugas untuk AHY. Jokowi ingin ada percepatan dalam penerapan tiga kebijakan. Pertama, kebijakan digitalisasi sertifikat tanah.
“Pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” kata Jokowi dalam jumpa pers bersama AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
Tugas kedua, kata Jokowi, berkaitan dengan hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon atau carbon trading.
Kemudian ketiga untuk AHY adalah sertifikasi tanah. Jokowi ingin kebijakan ini beres sebelum masa jabatan berakhir.
“Yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL, harus segera bisa kita selesaikan,” ucap Jokowi. (IA)
