BANDA ACEH — Hingga awal Maret 2024, implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 belum juga dilaksanakan.
Akibatnya, ekonomi Aceh mandeg, program pembangunan tidak berjalan serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Pemerintah Aceh pun ikut tertahan akibat APBA masih disandera oleh kepentingan elit.
Dari informasi yang diperoleh, saat ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli masih terlihat ngotot dan tak berkenan menandatangani dokumen RAPBA 2024, sehingga hal tersebut berdampak terhambatnya pelaksanaan pembangunan Aceh.
“Sangat miris tentunya, hingga berakhir awal Maret 2024 persoalan qanun APBA 2024 ini juga tak bersedia ditandatangani oleh Ketua DPRA, sehingga program pemerintahan dan pembangunan Aceh tidak bisa dijalankan karena anggaran hasil evaluasi Mendagri belum disahkan. Tentunya lagi-lagi korban dari sikap Ketua DPRA tersebut adalah rakyat Aceh, bahkan dampak dari belum disahkan APBA itu yakni sudah beberapa bulan gaji pegawai, tenaga kontrak, honorer dalam lingkup Pemerintahan Aceh belum bisa dibayar,” ungkap Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Aceh, Mahmud Padang, Jum’at, 1 Maret 2024.
Kata Mahmud, menjelang meugang menyambut puasa dan bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, dimana setiap orang memiliki kebutuhan yang lumayan besar, sungguh sangat memilukan ketika pegawai dan tenaga kontrak di Pemerintahan Aceh haknya juga tak kunjung dibayarkan hanya karena APBA 2024 yang disandera.
“Mereka (para pegawai dan tenaga kontrak di Pemerintah Aceh) punya keluarga, juga punya kebutuhan, ini sudah memasuki 3 bulan gajinya tak bisa dibayarkan hanya karena pengesahan APBA yang sangat-sangat terlambat. Jangan sampai nasib pembangunan Aceh terhambat, rakyat Aceh dikorbankan, pegawai dan tenaga kontrak menelan pil pahit ketika haknya belum bisa diberikan hingga menjelang bulan Ramadhan,” tambahnya.
Mahmud melanjutkan, sikap ngotot Ketua DPRA yang tak mau menandatangani RAPBA tahun 2024 padahal sudah difasilitasi oleh Mendagri dan Pj Gubernur Aceh, juga sudah bersedia menandatangani dokumen APBA 2024 tersebut.
Sikap ngotot Ketua DPRA ini dinilai sebagai bentuk kezaliman terhadap rakyat Aceh secara umum, dan khusus pegawai dan tenaga kontrak dalam ruang lingkup Pemerintah Aceh.
“Mungkin bagi para wakil rakyat yang punya uang banyak ketika gajinya tak dibayar 2-3 bulan itu biasa, tapi bagi pegawai dan tenaga kontrak yang bergantung hidupnya pada penghasilan bulanan dari gajinya tersebut tentu akan sangat-sangat kesulitan. Ini jelas-jelas sudah zalim, wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan rakyat justru mengalami rakyat dengan memperlambat pengesahan anggaran daerah, dimana hati nuraninya,” katanya mengaku prihatin.
Pihaknya juga mendesak agar Ketua DPRA segera menandatangani RAPBA 2024 agar dapat disahkan, sehingga pembangunan dapat berjalan, perputaran uang hingga ekonomi masyarakat stagnan dan hak-hak tenaga honorer maupun tenaga kontrak di pemerintahan Aceh tak dapat diselesaikan.
“Sudahlah Pak Ketua DPRA, jangan korbankan rakyat Aceh hanya karena kepentingan pribadi dan kelompok. Segera sahkan RAPBA 2024 jika memang para wakil rakyat punya itikad baik untuk rakyat Aceh,” ujarnya.
Minta Mualem Ganti Ketua DPRA Jika Tetap Ngotot
Selain itu, mahasiswa juga meminta Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem untuk memberikan teguran keras kepada kadernya yang kini memimpin legislatif Aceh, jika tetap ngotot tidak mau mengesahkan dan menandatangani RAPBA 2024.
“Kami yakin panglima rakyat Aceh, Ketua DPA Partai Aceh Mualem juga sama dengan kami mahasiswa, tak tega melihat rakyat jadi korban, tak tega melihat tenaga kontrak berbulan-bulan tak dibayarkan gajinya, apalagi ini menjelang Ramadhan. Untuk itu, kami meminta Mualem untuk memberikan teguran keras kepada ketua DPRA bahkan jika ketua DPRA tetap ngotot tidak menandatangani dokumen APBA 2024 dalam waktu 3×24 jam kenapa tidak Pak Mualem sebagai pimpinan partai yang menunjuk ketua DPRA mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRA demi menyelamatkan nasib rakyat Aceh,” katanya.
Menurut Mahmud, jika Mualem diam saja dan mengabaikan kondisi pegawai dan tenaga kontrak yang tak dibayarkan haknya dan pembangunan Aceh yang terhambat karena pengesahan APBA 2024, maka itu sama saja membiarkan rakyat menjadi korban tanpa melakukan tindakan pembelaan.
“Kami yakin dan percaya Mualem sebagai orang yang berwenang menunjuk Ketua DPRA tak bakal membiarkan tenaga kontrak dan rakyat menjadi korban. Jika tidak ini akan menjadi catatan suram dan akan terus diingat rakyat nantinya. Sekali lagi kami mendukung Mualem untuk menegur dan menindak tegas Ketua DPRA jika tetap ngotot tidak mengesahkan RAPBA 2024 segera,” pungkasnya. (IA)
