BANDA ACEH — Wisatawan yang berkunjung ke Museum Tsunami di Banda Aceh kini dapat menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk membayar tiket masuk.
Pembayaran non-tunai itu untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pengunjung.
Uji coba penggunaan QRIS di Museum Tsunami dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Bank Aceh Syariah (BAS). Bank Indonesia mendukung implementasi kebijakan tersebut.
Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPwBI Provinsi Aceh, Rachmat Ryanto, berharap penggunaan QRIS ke depannya tidak hanya pada pembelian tiket masuk saja, tapi juga dapat diimplementasikan di sektor penerimaan lainnya di kompleks Museum Tsunami seperti penerimaan dari parkir dan penjualan suvenir.
“KPwBI Provinsi Aceh siap mendukung implementasi QRIS dengan berbagai program promosi yang dapat diberikan kepada masyarakat atau pengunjung yang membeli tiket masuk menggunakan QRIS,” kata Rachmat, Sabtu, 6 April 2024.
Implementasi ini merupakan komitmen bersama dari BPKA, BAS, dan KPwBI Provinsi Aceh untuk mempercepat digitalisasi di sektor pendapatan daerah.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Almuniza Kamal, berharap kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik menjelang libur lebaran Idul Fitri 1445 H dan cuti bersama.
Penggunaan QRIS juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengunjung.
“Hal ini merupakan hasil kerja sama antar berbagai pihak dalam mengelektronifikasi transaksi di Provinsi Aceh. Museum Tsunami Aceh salah satu unit yang menjadi piloting pertama menerapkan QRIS sebagai metode pembayaran tiket masuk,” jelas Almuniza.
Menurutnya, Museum Tsunami siap menyambut wisatawan yang berlibur dengan menggelar pameran baru bertema gajah. Hewan bertubuh besar dan berbelalai itu tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah Aceh.
“Gajah sendiri memiliki peran penting saat Tsunami Aceh. Saat kendaraan berat tidak mampu melintas medan yang sangat berantakan, gajah memiliki peranan dalam membersihkan area setelah tragedi,” jelas Almuniza.
Sebagai informasi, per semester II 2023, berdasarkan nilai Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Provinsi Aceh telah menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang masuk pada kategori digital. Hal tersebut juga merupakan bentuk persiapan Pemerintah Aceh dalam menyambut seluruh tamu Pekan Olah Raga Nasional (PON) pada bulan September nanti.
Ke depannya masyarakat dari luar daerah Aceh yang telah terbiasa menggunakan pembayaran non tunai dapat terfasilitasi dengan baik di Aceh. (IA)
