INFOACEH.NET, ACEH BESAR — Saat musim kemarau, masyarakat di Aceh Besar mengalami krisis air terutama di Kecamatan Lhoknga. Kondisi ini berdampak pada mengeringnya sumur milik sejumlah warga.
Akibat mengeringnya sumur, warga di sejumlah gampong harus mengambil air dari tempat lain dengan jarak tempuh yang jauh dari rumah mereka.
Kekeringan di Kecamatan Lhoknga dan sekitarnya sudah sering terjadi dan merupakan masalah yang belum selesai dari tahun ke tahun.
Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB) Isratullah menyoroti apa yang menjadi sebab kekeringan di beberapa kampung di Kecamatan Lhoknga.
“Hampir semua wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh curah hujan tinggi, tapi kenapa Kecamatan Lhoknga, jarang sekali hujan dan sumur masyarakat kering, kami menerima banyak laporan dari warga yang mengeluh soal krisis air dan belakangan ini sering kering,” kata Isratullah, Senin (13/5).
Ketua HIMAB menekankan Pemerintah Aceh Besar harus menetapkan kondisi darurat terbatas untuk memecahkan permasalahan tersebut, namun tentu saja tidak hanya penanganan darurat saat ini, tetapi juga pembangunan sarana dan prasarana air masyarakat, seperti instalasi pipa PDAM atau sebagainya, intinya penanganan yang menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air yang semakin sering terjadi harus menjadi fokus Pemerintah Aceh Besar.
Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih untuk keberlangsungan hidup.
“Kami mengapresiasikan bantuan dan reaksi cepat dari Sat Brimob Polda Aceh, PDAM Tirta Mountala untuk menyalurkan air bersih ke warga di Lhoknga,” kata Isratullah dalam pernyataannya.
Namun, kata ia, ada juga beberapa pihak yang mengaitkan kekeringan di Kecamatan Lhoknga disebabkan aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT. Solusi Bangun Andalas (SBA) dan sorotan beberapa pihak tentang pasifnya sikap PT. SBA dalam merespons kondisi kekeringan ini.
“HIMAB menyayangkan sikap diamnya PT. SBA, menurut kami sikap PT. SBA kurang bijak dan tidak mencerminkan tetangga yang baik, kami mendorong manajemen PT. SBA kesampingkan dulu soal birokrasi atau administrasi, namanya saja darurat, ini soal kemanusiaan.
Sudah sepantasnya perusahaan dan pemerintah berada di garda terdepan mencari solusi, baik yang bersifat darurat maupun jangka panjang agar masyarakat tidak lagi mengalami krisis air,” tambah Isratullah, Ketua Umum HIMAB. (MUS)
