INFOACEH.NET, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS M Nasir Djamil meminta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana turut mengungkap anggota lembaga eksekutif dan yudikatif yang bermain judi online.
Nasir menilai tidak adil jika PPATK hanya membongkar anggota legislatif yang bermain judi online.
Ia juga meminta PPATK membongkar perputaran uang terkait judi online di kedua lembaga tersebut.
“Eksekutif yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana perputaran di sana, di eksekutif, yudikatif?” kata Nasir dalam rapat kerja Komisi III dengan PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta Rabu (26/6).
“Jangan-jangan sudah merambah semua cabang-cabang kekuasaan,” sambungnya.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai pernyataan PPATK Ivan Yustiavandana soal adanya anggota parlemen yang bermain judi online, amat tendensius.
Sebelumnya, PPATK mengungkap temuan adanya sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online.
Menurut Nasir, sebagai pihak yang bisa mengawasi seluruh transaksi yang mencurigakan, seharusnya PPATK bisa mengungkap aktivitas judi online di lembaga-lembaga negara lainnya.
“Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif,” katanya dalam rapat kerja bersama PPATK di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Politikus PKS itu menduga judi online tak hanya dilakukan oleh anggota legislatif, melainkan juga oleh orang-orang di lembaga eksekutif dan yudikatif.
“Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, yudikatif. Jangan-jangan sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan,” katanya.
Anggota Komisi III Fraksi Golkar Supriansa setuju dengan permintaan Nasir. Menurutnya, PPATK perlu mengungkap praktik judi online di semua level kekuasaan agar bisa menyelesaikan masalah judi online secara tuntas.
“Karena kita berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat dalam judi online ini,” ujar dia.
Sementara Anggota Komisi III DPR Johan Budi mendesak PPATK melacak dan segera membekukan rekening bandar judi online.
Hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas aktivitas judi online.
“Terus kalau misalkan detail bisa diketahui, apakah bisa di-tracking (dilacak, red) juga rekening, ya terutama rekeningnya bandar itu. Ini kan ada Kominfo juga di dalamnya kalau nggak salah Satgas itu. Apa bisa juga itu dibekukan atau ditutup?” katanya.
“Informasi dari Kominfo kemudian disampaikan ke Pak Ivan atau sebaliknya yang kemudian ada penegak hukum yang melakukan freeze (pembekuan, red) kemudian itu bisa ditutup gitu. Apakah itu juga sudah dilakukan?”
Selain itu, kata dia, PPATK harus menelusuri oknum yang memperjualbelikan rekening untuk judi online.
“Cukup terkejut juga ternyata ada Rp600 T perputaran dana yang melalui judi online, memang judi ini secara langsung merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung itu juga bisa merugikan keuangan negara,” ujar Johan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya mengungkap ada lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD terlibat judi online. Mereka termasuk anggota dewan hingga pegawai kesetjenan.
Ivan juga menjelaskan dari jumlah itu, angka transaksi mencapai 63.000 dengan jumlah transaksi mencapai Rp 25 miliar.
“Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya, transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar,” jelas Ivan. (RED)
